JATIMPEDIA, Sumenep - Kabupaten Sumenep, Madura, kembali mencatatkan angka inflasi paling tinggi di Jawa Timur selama dua bulan berturut-turut. Kondisi tersebut memicu desakan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep segera mengkaji ulang seluruh strategi pengendalian inflasi yang selama ini dijalankan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, menilai capaian tersebut menjadi sinyal bahwa berbagai langkah pengendalian harga yang dilakukan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil sesuai harapan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year) Kabupaten Sumenep pada Mei 2026 mencapai 5,12 persen, tertinggi di Jawa Timur.
Memasuki Juni 2026, angka itu memang turun menjadi 4,48 persen, namun Sumenep tetap berada di posisi teratas sebagai daerah dengan inflasi tertinggi di provinsi tersebut.
"Kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan ekonomi biasa. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan pengendalian inflasi," kata Yasid, Selasa (7/7).
Menurut Yasid, evaluasi tidak cukup hanya berfokus pada pelaksanaan operasi pasar atau rapat koordinasi. Seluruh program yang menggunakan anggaran APBD, termasuk sektor ketahanan pangan dan perlindungan sosial, juga perlu ditelaah untuk mengukur efektivitasnya dalam menekan kenaikan harga.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi bukan sekadar banyaknya program yang terlaksana, melainkan sejauh mana pemerintah mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
"Sudah seharusnya pemerintah mengevaluasi efektivitas berbagai program tersebut. Jangan hanya melihat kegiatan yang sudah dilaksanakan, tetapi juga hasilnya terhadap pengendalian harga," ujarnya.
Politikus PKB itu juga mengingatkan agar penurunan inflasi pada Juni tidak dijadikan alasan untuk berpuas diri. Sebab, meski angkanya menurun dibanding bulan sebelumnya, Sumenep masih menyandang status sebagai daerah dengan inflasi tertinggi di Jawa Timur.
Karena itu, Yasid meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyusun target pengendalian inflasi yang lebih jelas dan terukur agar kondisi serupa tidak terus berulang pada bulan-bulan berikutnya.
"Kalau kondisi ini terus terjadi, efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi tentu patut dipertanyakan," tuturnya.
Editor : Rofiq
