Ancaman PHK Masal Bayangi Jawa Timur

Dua Raksasa Komponen Otomotif Angkat Kaki dari Jatim

JATIMPEDIA, Surabaya - Dua perusahaan raksasa komponen otomotif yang berbasis di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, dikabarkan tengah merencanakan relokasi sebagian lini produksinya ke Vietnam. Langkah ini dipicu oleh pergeseran strategi global prinsipal mereka di Jepang yang kini berfokus pada ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Kabar mengejutkan ini disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Ia mengungkapkan bahwa eskalasi geopolitik di Asia Barat-melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran-telah memicu ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini memaksa perusahaan induk di Jepang mengambil langkah efisiensi dan reorientasi bisnis ke arah mobil listrik.

"Mereka akan berfokus di mobil listrik, yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia," ujar Said, dikutip Senin (22/6/2026).

Menurut Said, hasil diskusi awal menunjukkan adanya persepsi dari pihak prinsipal bahwa iklim produksi mobil listrik di Indonesia saat ini dinilai kurang kompetitif. Sebaliknya, pemerintah Vietnam dinilai jauh lebih agresif dalam menelurkan kebijakan dan regulasi yang memanjakan pengembangan pabrik mobil listrik di negaranya.

Meski demikian, Said menekankan bahwa rencana pemindahan ini masih berada dalam tahap diskusi awal dan bersifat parsial. "Dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto ini akan memindahkan sebagian, tidak semua. Ini baru diskusi awal, informasi awal," jelasnya.

Kendati baru rencana awal, potensi migrasi pabrik ini langsung menyalakan alarm bahaya bagi sektor ketenagakerjaan. Ribuan buruh di kedua pabrik raksasa tersebut kini dibayangi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Menyikapi risiko tersebut, Said Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menginstruksikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) untuk segera membuka ruang dialog dengan manajemen lokal.

"Saya minta serikat pekerjanya bernegosiasi dulu dengan perusahaan, apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan prinsipalnya agar tidak pindah ke Vietnam," tutur Said.

Hasil dari negosiasi dan aspirasi tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan untuk dibawa langsung ke meja Presiden Prabowo Subianto, dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Pemerintah diharapkan hadir memberikan intervensi kebijakan guna menahan laju relokasi ini.

Kabar rencana relokasi ini meluncur di tengah tren PHK nasional yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Berdasarkan data terbaru dari Satu Data Kemnaker, sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 23.470 pekerja di Indonesia telah terdampak PHK.

Perlu dicatat, angka tersebut merupakan "fenomena gunung es" karena hanya menghitung tenaga kerja formal yang terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan sebaran wilayah, Provinsi Jawa Barat masih menyumbang angka tertinggi dengan kontribusi mencapai 21,49�ri total laporan PHK nasional.

Jika pemerintah tidak segera mengevaluasi daya saing insentif fiskal maupun non-fiskal di industri EV, bukan tidak mungkin Jawa Timur akan menyusul lonjakan angka PHK akibat kalah saing dari negara tetangga. 

Berita Terbaru