JATIMPEDIA, Gresik - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Sukartono (BHS), menyoroti persoalan tingginya disiparitas atau perbedaan harga gas sebagai bahan baku utama dalam produksi pupuk nasional. Hal itu ia sampaikan dalam Kunjungan Kerja spesifik Komisi VII bersama Kementerian Perindustrian ke PT Pupuk Kujang dan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/11/2025).
Menurut Bambang, PT Petrokimia Gresik saat ini hanya memperoleh sekitar 70% pasokan gas dengan harga khusus melalui skema Alokasi Gas Pupuk Tertentu (AGPT) sebesar 6 Dolar AS per MMBTU. Sementara 30% sisanya harus dibeli dengan harga normal mencapai 16 Dolar AS per MMBTU.
"Kalau dirata-rata global, harga gas yang diterima sekitar 7 koma sekian dolar AS. Ini tidak boleh berhenti. AGPT harus konstan beberapa tahun ke depan. Kekhawatiran kami, pada 2026 Petrokimia tidak lagi mendapatkan AGPT. Sedangkan ini penting untuk ketahanan pangan," tegasnya.
Anggota Framsi Partai Gerindra tersebut juga mempertanyakan hasil verifikasi pemanfaatan gas oleh Ditjen Migas terhadap PT Petrokimia Gresik, termasuk kecocokan antara kebutuhan gas dan kapasitas peralatan produksi yang digunakan perusahaan.
"Kalau secara verifikasi penggunaan gas sudah sesuai, maka memang sulit untuk menambah alokasi. Namun dari Fraksi Gerindra, kami tetap akan mendorong Petrokimia mendapatkan alokasi kembali pada 2026," ujarnya.
Sementara, dalam dengar pendapat yang digelar di aula rapat PT Petrokimia Gresik ini, Bambang juga menyebut bahwa PT Pupuk Kujang Jawa Barat, telah mengusulkan agar skema alokasi gas dapat diberikan hingga 10 tahun ke depan untuk mendukung revitalisasi pabrik.
"Kami ingin mengetahui berapa tahun Petrokimia membutuhkan kepastian agar modernisasi pabrik bisa berjalan dan produksi lebih efisien,"katanya.
Di tempat yang sama Ketua Komisi VII Evita Nursanty meminta PT Petrokimia Gresik dapat memenuhi kebutuhan pupuk bagi para petani secara efektif dan berkelanjutan.
"PT Petrokimia Gresik sebagai bagian dari Pupuk Indonesia Holding harus terus memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani secara efektif dan berkelanjutan," kata Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty.
Evita mengatakan sejauh ini permasalahan mengenai kelangkaan pupuk di daerah sudah mulai berkurang lantaran alokasi pupuk bersubsidi semakin ditingkatkan yakni mencapai 9,4 juta ton.
Meski demikian, kata dia, PT Petrokimia Gresik harus tetap siaga dan menjaga stok pupuk terutama saat musim tanam petani, karena kelangkaan pupuk akan memberikan domino efek kepada masyarakat.
"Komisi ini ingatkan kepada pupuk Petrokimia Gresik jangan sampai kekurangan stok di gudang harus dipastikan ada. Karena kelangkaan pupuk pada musim tanam itu akan fatal akibatnya bagi para petani kita," katanya.
Tak hanya soal ketersediaan, Evita menekankan PT Petrokimia Gresik juga harus memastikan harga pupuk yang terjangkau dan berkualitas sekaligus distribusi yang tepat waktu.
Sementara itu, Direktur Operasi dan Produksi PT Petrokimia Gresik, Majus Luther Sirait, menyampaikan bahwa perusahaan memiliki kapasitas produksi 11.015.800 ton per tahun, terdiri atas berbagai jenis pupuk, produk turunan, serta produk kimia.
Namun, Sirait menegaskan perusahaan masih membutuhkan dukungan pemerintah dan DPR, terutama dalam menekan biaya produksi akibat tingginya harga gas dan biaya kebutuhan produksi lainnya saat ini. Kondisi itu, menurutnya, sangat berpengaruh pada kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan pupuk subsidi, khususnya Urea dan NPK.
"Kami berharap dukungan dari SKK Migas, Komisi VII, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM untuk memperkuat kerja sama dengan perusahaan penyedia energi," ujar Sirait.
Editor : Taufiq
URL : https://jatimpedia.id/news-13312-komisi-vii-soroti-disparitas-harga-gas-untuk-petrokimia-gresik
