JATIMPEDIA, Surabaya - Perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,23 persen (yoy) pada triwulan II-2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap tangguh, serta meningkatnya aktivitas investasi dan ekspor. Inflasi juga terkendali di level 2,53 persen (yoy) pada September 2025.
Realisasi belanja APBN untuk program pengendalian inflasi sejalan dengan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga sebesar Rp134 juta, ketersediaan pasokan Rp361,79 miliar, kelancaran distribusi Rp43,17 miliar, dan komunikasi efektif Rp4,38 miliar. Neraca perdagangan kumulatif Januari–Agustus 2025 mencatat surplus US$0,24 miliar, ditopang peningkatan neraca nonmigas. Komoditas perhiasan atau permata menjadi ekspor nonmigas terbesar Jawa Timur.
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna dalam Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d 30 September 2025 memaparkan, secara fiskal, realisasi pendapatan negara mencapai Rp178,56 triliun atau 63,15 persen dari target Rp282,76 triliun. Penerimaan perpajakan menyumbang Rp171,86 triliun atau 61,97 persen dari target Rp277,32 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melampaui target dengan capaian Rp6,69 triliun atau 123,11 persen dari target Rp5,44 triliun.
"Dari total penerimaan perpajakan, pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai Rp71,32 triliun atau 55,51 persen dari target Rp128,48 triliun, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencapai Rp100,54 triliun atau 67,55 persen dari target Rp148,83 triliun." ujarnya.
Realisasi belanja negara hingga September 2025 mencapai Rp92,09 triliun atau 72,97 persen dari pagu, terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp28,64 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp63,45 triliun. Dari sisi sektor perpajakan, penerimaan pajak netto tercatat Rp71,32 triliun. Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi Rp47,37 triliun atau 56,2 persen dari total penerimaan pajak bruto sebesar Rp84,28 triliun.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 4 persen (yoy) menjadi Rp100,54 triliun atau 67,55 persen dari target. "Penerimaan cukai mencapai Rp95,67 triliun atau 67,20 persen dari target, tumbuh 4,36 persen karena tidak ada kebijakan penundaan pelunasan 90 hari tahun ini," kata Dudung.
Ia melanjutan, penerimaan bea masuk mencapai Rp4,42 triliun atau 69,71 persen dari target, terkontraksi 9,44 persen akibat kebijakan ketahanan pangan dan peningkatan pemanfaatan Free Trade Agreement (FTA). Namun, bea keluar melonjak tajam menjadi Rp445,36 miliar atau 378,87 persen dari target, tumbuh 418,97 persen akibat kenaikan harga CPO.
PNBP di Jawa Timur juga menunjukkan performa positif. Hingga 30 September 2025, realisasi mencapai Rp6,69 triliun atau 123,11 persen dari target dan tumbuh 9,5 persen (yoy). Kenaikan ini berasal dari layanan pertanahan, penerbitan STNK, paspor, buku pemilik kendaraan bermotor, dan jasa kepelabuhan. PNBP Badan Layanan Umum (BLU) tumbuh 17,78 persen, dengan kontribusi terbesar dari sektor pendidikan sebesar 49,6 persen dan layanan rumah sakit 36,8 persen.
Kinerja pengelolaan aset juga menunjukkan hasil positif. Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur mencatat realisasi pokok lelang sebesar Rp4,19 triliun atau 76,91 persen dari target. Realisasi PNBP lelang mencapai Rp132,94 miliar atau 106,46 persen, PNBP pengurusan piutang negara Rp323,29 juta atau 210,75 persen, dan PNBP aset Rp142,06 miliar atau 86,02 persen dari target.
Sementara untuk belanja kementerian dan lembaga, hingga 30 September 2025 belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp18,73 triliun dan tingkat penyerapan 77,53 persen. Belanja barang mencapai Rp7,40 triliun dengan penyerapan 52,77 persen, belanja modal Rp2,41 triliun atau 42,27 persen, dan belanja bantuan sosial Rp99,66 miliar atau 71,79 persen.
"Data ini menunjukkan bahwa belanja pegawai masih mendominasi, sedangkan belanja modal relatif rendah pada kuartal III 2025." ujarnya.
Editor : Eka Sapto
