JATIMPEDIA, Sidoarjo - Alokasi anggaran pendidikan Kabupaten Sidoarjo dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 mencapai Rp1,486 triliun. Jumlah tersebut setara sekitar 26 persen dari total APBD. Meski demikian, besarnya anggaran belum sepenuhnya memberikan ruang leluasa bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah.
Pasalnya, sebagian besar anggaran pendidikan masih terserap untuk memenuhi belanja rutin, terutama pembayaran gaji dan tunjangan profesi guru (TPG).
Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, menjelaskan angka anggaran pendidikan secara keseluruhan mencakup berbagai komponen pembiayaan, termasuk belanja tenaga pendidik. Hal tersebut menjadi pembeda dengan angka Rp899,479 miliar yang sebelumnya menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD 2027.
"Kalau dihitung keseluruhan, anggaran pendidikan Sidoarjo berada di kisaran Rp1,5 triliun. Persentasenya sekitar 26 persen dari total APBD," kata Bangun, Sabtu (7/11/2026).
Perbedaan penghitungan tersebut sebelumnya menjadi sorotan Fraksi PKS-PPP DPRD Sidoarjo. Dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna 30 Oktober 2026, alokasi pendidikan sebesar Rp899,479 miliar dinilai belum memenuhi ketentuan minimal 20 persen dari APBD.
Ketua Fraksi PKS-PPP DPRD Sidoarjo, Afdal Muhammad Ihsan, menegaskan bahwa pemenuhan anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi yang wajib diperhatikan dalam penyusunan kebijakan belanja daerah.
"Alokasi Rp899,479 miliar tersebut kami nilai masih di bawah batas minimal mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bangun mengakui komposisi anggaran pendidikan daerah memang masih didominasi kebutuhan rutin. Pembayaran gaji guru dan tunjangan profesi bagi tenaga pendidik yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi menjadi dua komponen dengan porsi terbesar.
"Memang porsi paling besar ada pada pembayaran gaji guru dan tunjangan profesi guru," jelasnya.
Dominasi belanja pegawai tersebut berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur pendidikan. Artinya, besarnya total anggaran pendidikan tidak otomatis menunjukkan besarnya dana yang tersedia untuk membangun gedung sekolah baru maupun memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menegaskan pentingnya menjaga alokasi pendidikan agar tetap memenuhi ketentuan minimal 20 persen dari APBD. DPRD, kata dia, akan terus mengawasi agar porsi anggaran sektor pendidikan tidak mengalami penurunan.
"Komisi D akan terus mengawal agar alokasi pendidikan tetap terjaga. Saat ini porsinya sekitar 26 persen dari APBD," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga mengingatkan agar kebutuhan sektor pendidikan tidak tersisih oleh prioritas belanja daerah lainnya. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan pembiayaan, baik untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik maupun meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
"Jangan sampai alokasi pendidikan justru turun di bawah ketentuan 20 persen," tegasnya.
Terkait pembiayaan pembangunan fisik sekolah, Tarkit menyebut alokasi dari APBD pada tahun sebelumnya berada di kisaran Rp60 miliar hingga Rp80 miliar. Sementara pada 2025, anggaran untuk pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan tersebut mencapai sekitar Rp115 miliar.
Selain mengandalkan APBD, pembangunan dan revitalisasi fasilitas sekolah di Sidoarjo juga memperoleh dukungan dari pemerintah pusat melalui program revitalisasi satuan pendidikan yang dikelola kementerian terkait. Skema bantuan tersebut memiliki sumber pendanaan tersendiri di luar anggaran pemerintah kabupaten.
Dengan adanya dua sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyelaraskan program pembangunan agar perbaikan fasilitas pendidikan bisa menjangkau sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan.
Besarnya anggaran pendidikan dalam RAPBD 2027 pun menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Sidoarjo. Tidak hanya memastikan pemenuhan mandatory spending, pemerintah juga dituntut meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
DPRD berharap alokasi pendidikan yang mencapai sekitar 26 persen tersebut tidak hanya terserap untuk belanja rutin, tetapi juga mampu mendorong pemerataan fasilitas sekolah, memperbaiki kondisi bangunan pendidikan, serta meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.
Editor : Arif
