BPBD Jatim Ajukan Anggaran Pengadaan Mie Instan Rp17,24 Miliar

JATIMPEDIA, Surabaya -  BPBD Jawa Timur menegaskan anggaran pos mie instan sebesar Rp 17,24 miliar dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 masih berupa usulan awal. Anggaran tersebut menjadi perhatian Komisi E DPRD Jatim dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim beberapa waktu lalu.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto mengapresiasi perhatian Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hj. Hikmah Bafaqih, serta tanggapan Ketua Fraksi PDI-P Wara Sundari Renny Pramana. Menurutnya, masukan tersebut menjadi perhatian BPBD Jatim dalam menyusun dan menyesuaikan anggaran tahun mendatang.

"Memang benar terdapat anggaran Rp 17,2 miliar di pos mie instan, namun itu masih sebagai usulan awal. Nantinya, anggaran tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan hingga ditetapkan pada 2027," ujar Gatot, Senin 2 November 2026.

Gatot menjelaskan, alokasi tersebut tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi pengadaan mie instan. Pos anggaran itu juga menampung kebutuhan logistik dan peralatan lainnya yang belum tersedia dalam nomenklatur Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

"Seluruh anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan tahun 2027 belum seluruhnya tertampung di SIPD. Karena itu, anggaran logistik dan peralatan lainnya sementara kami input di pos mie instan sambil menunggu usulan SSH dan SBU 2027 dibuka serta diterima TAPD," jelasnya.

Ia menambahkan, penyusunan anggaran dan pendistribusian barang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota. Perencanaan tersebut juga memperhitungkan kebutuhan pengungsi apabila terjadi bencana, terutama bencana berskala besar.

"Alokasi Rp 17,2 miliar di pos mie instan itu sifatnya masih usulan awal. Anggaran tersebut akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan riil dan kondisi di lapangan," tegas Gatot.

Sebagai perbandingan, anggaran mie instan BPBD Jatim pada 2026 hanya sebesar Rp 89.687.500 yang masuk dalam paket sembako. BPBD Jatim pun siap menyesuaikan usulan RAPBD 2027 dengan mempertimbangkan masukan DPRD Jatim serta kebutuhan dan usulan pemerintah kabupaten/kota.

Editor : Arif

Berita Terbaru