KUR Sektor Produktif di Jawa Timur Capai Rp 50 Triliun

JATIMPEDIA, Surabaya -  Pemerintah mendorong peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor produktif di regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Nusra) untuk memperkuat industri dan rantai pasok UMKM. Hingga saat ini, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi di regional tersebut baru mencapai 61 persen, masih di bawah target nasional sebesar 65 persen.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, penyaluran KUR di Jawa Timur telah mencapai sekitar Rp50 triliun dan berkontribusi terhadap aktivitas perekonomian daerah. Namun, penyaluran pembiayaan ke sektor industri masih perlu ditingkatkan karena porsinya baru sekitar 9 persen.

“Penyaluran KUR kita juga merupakan salah satu yang terbesar, bahkan mungkin terbesar di Indonesia. Namun, tadi kita juga berbagi tantangan yang kita hadapi,” ujar Emil dalam Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2026 Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Kantor Pusat Bank Jatim, Selasa 27 Oktober 2026.

Emil menilai, salah satu tantangan peningkatan KUR sektor industri adalah persyaratan perizinan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Kondisi tersebut membuat perbankan perlu lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha yang belum memenuhi seluruh persyaratan administratif.

“Untuk industri berskala kecil, kita perlu memperjelas persyaratannya. Misalnya, cukup dengan memastikan tiga perizinan utama sudah terpenuhi,” katanya.

Menurut Emil, penyederhanaan persyaratan bagi industri kecil perlu dibahas bersama Kementerian UMKM agar penyaluran KUR ke sektor manufaktur semakin terbuka. Kekurangan persyaratan lainnya diharapkan dapat ditangani berdasarkan kondisi masing-masing usaha tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyebut penyaluran KUR secara nasional telah mencapai sekitar 91 persen dari target Rp290 triliun. Pemerintah akan memanfaatkan sisa waktu efektif sekitar dua bulan untuk mengejar target penyaluran ke sektor produksi, terutama yang mendukung hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Kami sepakat memanfaatkan waktu yang tersisa sekitar dua bulan efektif agar target itu tercapai, terutama arahan Pak Prabowo tentang sektor produksi yang menunjang program hilirisasi. Pembiayaan harus semakin diarahkan ke sektor produktif yang mampu memperkuat keterhubungan UMKM dengan rantai pasok industri,” ujar Helvi.

Kementerian UMKM bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memetakan potensi daerah berdasarkan klaster industri untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan kapasitas produksi UMKM. Langkah ini diharapkan memperkuat kemitraan, pendampingan usaha, serta keterlibatan UMKM sebagai pemasok dalam rantai pasok industri.

“Kami juga butuh pemetaan sesuai dengan klaster industri dan potensi daerah yang ada di Jawa Timur. Dengan begitu, UMKM tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga memiliki peluang memasok kebutuhan industri secara berkelanjutan,” kata Helvi.

Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan untuk memperkuat akses pembiayaan usaha mikro di wilayah Jawa, Bali, dan Nusra sekaligus mengoptimalkan pencapaian target kualitas dan kuantitas penyaluran KUR 2026. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penyalur diharapkan memperkuat ekosistem usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor : Arif

Berita Terbaru