JATIMPEDIA, Subang – Pemerintah terus mengupayakan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) kendaraan listrik hingga mencapai 80 persen pada 2030. Target tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat struktur industri nasional agar investasi kendaraan listrik tidak hanya berhenti pada tahap perakitan, tetapi juga mendorong berkembangnya industri komponen dan rantai pasok domestik .
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan hal itu dalam peresmian fasilitas produksi otomotif BYD di Subang, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026). Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan afirmatif yang diarahkan tidak hanya untuk membangun pasar kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB), tetapi juga memperkuat kapasitas produksi dan struktur industri di dalam negeri .
"Peta jalan KBLBB menetapkan peningkatan nilai minimum TKDN secara bertahap, yaitu 40 persen hingga 2026, 60 persen pada 2027-2029, dan 80 persen mulai 2030," ujar Agus .
Target tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 pasal 8 tentang Percepatan Program KBLBB untuk Transportasi Jalan . Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa investasi kendaraan listrik di Indonesia tidak berhenti pada aktivitas perakitan kendaraan, tetapi semakin melibatkan industri komponen dan pemasok dalam negeri .
Implementasi kebijakan tersebut telah mendorong pertumbuhan investasi dan kapasitas produksi kendaraan listrik roda empat di Indonesia . Saat ini, terdapat 14 perusahaan yang telah berinvestasi di sektor tersebut dengan total investasi mencapai Rp24,131 triliun dan kapasitas produksi sebesar 409.860 unit per tahun .
Agus menegaskan, Indonesia tidak hanya ingin menjadi pasar bagi kendaraan listrik. Pemerintah mendorong investasi yang masuk dapat memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan industri komponen dan pemasok domestik . Ekosistem yang ingin dibangun mencakup pengolahan bahan baku, manufaktur baterai dan battery pack, produksi kendaraan listrik, pengembangan pasar domestik, hingga industri daur ulang baterai .
Pemerintah juga tengah menyiapkan skema insentif yang dikaitkan dengan pencapaian TKDN. Artinya, semakin tinggi kandungan lokal sebuah kendaraan listrik, semakin besar pula peluang produsen mendapatkan perhatian dan dukungan insentif dari pemerintah .
"Beberapa hari yang lalu saya diperintahkan oleh Pak Luhut, coba pelajari memberikan program insentif yang berbasis penguatan nilai TKDN. Jadi semakin tinggi nilai TKDN itu semakin perlu mendapat perhatian dari pemerintah termasuk persiapan-persiapan insentifnya," kata Agus di Subang .
Kementerian Perindustrian akan segera mendesain skema tersebut dan mengoordinasikannya dengan Kementerian Keuangan . Dengan skema ini, produsen kendaraan listrik yang meningkatkan penggunaan komponen lokal berpotensi memperoleh dukungan pemerintah yang lebih besar .
Agus mencontohkan perkembangan BYD sebagai salah satu produsen kendaraan listrik yang telah meningkatkan aktivitas manufakturnya di Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, sepanjang 2024 hingga semester I 2026, BYD telah mencatat penjualan hampir 94.000 unit . Produk-produk BYD disebut telah memiliki nilai TKDN di atas 40 persen, menempatkannya sebagai pemimpin pasar kendaraan listrik dengan pangsa pasar mencapai 43 persen .
Sementara itu, produsen asal Vietnam, VinFast, juga menetapkan target TKDN secara bertahap: melampaui 40 persen pada 2026, meningkat menjadi 60 persen pada 2029, dan mencapai 80 persen mulai 2030 . Langkah ini sejalan dengan pembangunan pabrik perakitan di Subang, Jawa Barat, yang memiliki kapasitas produksi awal 50.000 unit per tahun .
Editor : Rizky
