JATIMPEDIA, Gresik - Wakil Bupati Asluchul Alif menyebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresiks berdasarkan data terakhir mencapai 142.107 jiwa. Meski demikian secara persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,37 persen poin dari 10,32 persen pada Maret 2024 menjadi 9,95 persen pada Maret 2025.
"Artinya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik sejumlah 131.807 jiwa. Sementara menurut pendataan riil kami melalui Aplikasi Gresik Soya sebanyak 142.107 jiwa," terang Wabup Alif.
Dikatakan, berdasarkan aplikasi SIKS-NG jumlah penduduk Kabupaten Gresik yang berada pada desil 1 sampai 4 tercatat sebanyak 541.714 jiwa dengan rincian desil 1 : 163.725 jiwa, desil 2 : 164.469 jiwa, desil 3 : 117.139 jiwa, desil 4 : 96.381 jiwa. Dari data tersebut yang saat ini menerima bantuan sosial sebagai berikut: PKH 55.300 KPM, sembako (BPNT) 82.258 KPM, dan PBIJK 610.294 jiwa.
Pada bagian lain Kementerian Sosial RI berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menyosialisasikan penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sosialisasi ini bertujuan memastikan bantuan sosial (Bansos) benar-benar tepat sasaran dan menjangkau warga yang paling membutuhkan.
Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan pentingnya pengakhiran ego sektoral data sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Menurut Gus Ipul, mulai tahun 2025, data kemiskinan dipusatkan pada satu pintu yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan disajikan dalam peringkat desil 1 sampai 10.
Gus Ipul mengatakan bahwa data kemiskinan bersifat dinamis. Sehingga perlu pemutakhiran secara terus-menerus melalui berbagai saluran, baik jalur formal maupun partisipasi masyarakat. "Bupati, Wakil Bupati Gresik, hingga para pendamping dan operator SIKS-NG desa/kelurahan harus memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan data yang lebih akurat," ungkapnya.
Intinya, lanjut Gus Ipul, elemen-elemen strategis seperti RT, RW, kepala desa, Dinas Sosial, hingga BPS di daerah harus bersinergi di bawah koordinasi Bupati. Hasil pemutakhiran data dari tingkat desa ini nantinya akan dibawa ke Jakarta untuk diolah dan disajikan setiap tiga bulan sekali dalam bentuk pemeringkatan desil 1 sampai 10.
"Langkah ini merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemberian perlindungan sosial yang tepat sasaran," tegas Gus Ipul.
Dikatakan, data ini bersifat sangat dinamis, dan data itu setiap hari bisa berubah, karena setiap hari ada yang meninggal dan ada yang melahirkan. Tugas kita di daerah adalah membantu pemutakhiran data secara faktual di lapangan, lalu mengirimkannya ke BPS. Hasil olah data ini akan disajikan setiap 3 bulan sekali.
"Dengan data yang akurat, kita menghindari kesalahan sasaran yang bisa menjadi temuan di masa depan," ujar Gus Ipul saat memberikan paparan secara detail.
Selain jalur formal melalui Musyawarah Desa (Musdes), Gus Ipul membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat melalui kanal partisipasi. Jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian bantuan seperti penerima yang memiliki aset mewah, mereka dapat melaporkan melalui saluran resmi melalui Aplikasi Cek Bansos: melalui fitur "Usul" dan "Sanggah"; Command Center Kemensos: kontak 171 atau 021-171 (layanan 24 jam); WhatsApp Center Kemensos Lapor Bansos: 08877 171 171.
Editor : Arif
