Tak Sekadar Produksi, Hulu Migas Klaim Jadi Mesin Efek Berganda Ekonomi Nasional

JATIMPEDIA, Jakarta  - Menjelang penyelenggaraan IPA Convention & Exhibition (IPA Convex) ke-50, pelaku industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menegaskan peran strategis sektor ini dalam mendukung agenda swasembada energi nasional, penguatan kapasitas dalam negeri, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, George N.M. Simanjuntak, mengatakan kontribusi industri hulu migas tidak hanya tercermin dari produksi dan penerimaan negara, tetapi juga melalui berbagai instrumen ekonomi dan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.

Kontribusi tersebut antara lain melalui Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang mendorong terciptanya multiplier effect bagi perekonomian nasional.

“Selama ini kontribusi industri hulu migas kerap dilihat hanya dari sisi penerimaan negara dan produksi. Padahal, jika dilihat secara utuh, terdapat efek berganda yang signifikan, mulai dari DBH hingga PPM. Karena itu, PPM harus dipahami sebagai investasi sosial jangka panjang,” ujar George dalam Media Briefing “Kontribusi Sektor Migas bagi Indonesia” di Jakarta, Selasa (27/1).

George menjelaskan, SKK Migas tengah melakukan transformasi menyeluruh terhadap pendekatan PPM. Program yang sebelumnya cenderung bersifat bantuan sesaat kini diarahkan menjadi investasi sosial strategis yang terencana, terukur, dan berdampak jangka panjang.

Transformasi tersebut diawali melalui kajian bersama akademisi yang menunjukkan bahwa sebagian program PPM sebelumnya masih berorientasi jangka pendek dan belum mendorong kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

“Pendekatan lama tidak lagi cukup menjawab dinamika sosial yang semakin kompleks. Karena itu, PPM kami dorong menjadi bagian integral dari siklus operasi hulu migas, sejajar dengan aspek teknis dan bisnis, untuk memperkuat social license to operate,” tegasnya.

Transformasi PPM dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang lebih sistematis dengan pendekatan Logical Framework Approach (LFA), serta diperkuat pilar tata kelola dan penguatan kelembagaan. Pendekatan ini didukung social and business mapping agar program tepat sasaran, selaras dengan prioritas pembangunan daerah, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat, khususnya di wilayah ring-1 operasi migas.

George menambahkan, perubahan paradigma tersebut sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan ketahanan dan kemandirian energi serta pemerataan manfaat pembangunan hingga ke daerah.

Sementara itu, Chairperson of IPA Supply Chain Committee, Kenneth Gunawan, menyoroti pentingnya penguatan kapasitas nasional melalui optimalisasi rantai pasok dalam negeri. Menurutnya, perusahaan nasional kini memegang peran signifikan dalam rantai pasok sektor hulu migas, sementara keterlibatan perusahaan asing difokuskan pada komoditas tertentu yang membutuhkan teknologi tinggi.

“KKKS secara aktif melakukan asesmen dan pengujian produk dalam negeri, termasuk pilot project bersama SKK Migas, untuk meningkatkan kapabilitas penyedia barang dan jasa nasional. Ini menciptakan multiplier effect ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujarnya.

Namun, Kenneth mengakui tantangan masih dihadapi, terutama terkait kendala operasional dan keterbatasan pembiayaan proyek berskala besar yang berjalan secara simultan.

Senada, Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, menegaskan sektor hulu migas tetap memegang peran krusial di tengah fase transisi energi.

“Industri hulu migas berada pada fase penting untuk memastikan pasokan energi yang andal dan terjangkau, sembari mendukung agenda transisi energi. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan menjadi kunci keberlanjutan sektor ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, IPA Convex ke-50 tidak sekadar menjadi ajang temu industri, tetapi juga platform dialog nasional untuk menunjukkan secara transparan kontribusi sektor hulu migas terhadap perekonomian, investasi, pembangunan daerah, transfer pengetahuan, dan ketahanan energi nasional.

“Menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi dan agenda transisi energi akan menentukan keberlanjutan sektor hulu migas serta pencapaian swasembada energi Indonesia ke depan,” pungkasnya.

Berita Terbaru