JATIMPEDIA, Bojonegoro -Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan pentingnya peran kepala desa dalam menjaga akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar utama penanganan kemiskinan di Indonesia.
Penegasan itu disampaikan Mensos yang akrab disapa Gus Ipul saat Sosialisasi DTSEN di Pendopo Malowopati, Selasa (21/1/2026).
Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk memastikan akses pendidikan yang layak. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut diwujudkan melalui program Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan terlantar.
“Penanganan kemiskinan itu harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dari pusat sampai desa. Kuncinya ada di data,” tegas Gus Ipul.
Ia menilai kegagalan penurunan angka kemiskinan di masa lalu disebabkan oleh penggunaan data yang berjalan sendiri-sendiri antar kementerian, lembaga, hingga daerah.
“Dulu semua punya data sendiri, jalan sendiri, evaluasi sendiri, lalu tepuk tangan sendiri. Sekarang itu tidak boleh lagi,” ujarnya.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 4, pengelolaan data sosial ekonomi kini sepenuhnya berada di bawah Badan Pusat Statistik (BPS). Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan mengelola data masing-masing. Peran daerah, termasuk Kementerian Sosial, adalah memastikan proses pemutakhiran data benar-benar sesuai kondisi riil di lapangan.
Gus Ipul mengakui data bersifat dinamis dan tidak akan pernah sempurna. Namun, keterlibatan aktif kepala desa, RT/RW, pendamping sosial, hingga masyarakat menjadi kunci utama peningkatan kualitas DTSEN.
“Data sebelum ke Jakarta itu ditandatangani bupati dan wali kota. Artinya kepala desa, RT, RW, dan operator desa punya peran sangat strategis,” tandasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, persoalan tersebut harus diselesaikan dengan perbaikan data secara bersama-sama, bukan saling menyalahkan.
Dalam arah kebijakan sosial di era Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan sosial tidak boleh bersifat permanen. Pemerintah mendorong keseimbangan antara bansos dan pemberdayaan masyarakat.
“Semboyan kami sekarang, bansos sementara, berdaya selamanya. Setiap tahun harus terukur berapa yang bisa naik kelas,” jelasnya.
Seluruh program sosial kini mengacu pada pembagian desil yang ditetapkan BPS, mulai dari desil satu sebagai kelompok 10 persen penduduk paling miskin hingga desil sepuluh. Kepala desa dan pendamping sosial diminta aktif memastikan warga desil satu dan dua benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
Menutup arahannya, Gus Ipul mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan “berjihad data” demi menghadirkan kebijakan sosial yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin di Indonesia.
Editor : Rofiq
