JATIMPEDIA, Mojokerto -Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, melaksanakan kunjungan kerja ke Pabrik Gula (PG) Gempolkrep, salah satu unit usaha PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (29/10).
Dalam kunjungan tersebut, Rieke menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang cepat merespons persoalan penyerapan gula petani. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 100 ribu ton gula petani yang belum terserap.
Namun, persoalan tersebut kini telah memperoleh solusi melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan langsung dari Presiden RI.
“Kemarin ada petani yang gulanya belum terserap sekitar 100 ribu ton. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang merespons dengan cepat. Terima kasih juga kepada pimpinan Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, yang berkomunikasi dengan berbagai pihak hingga akhirnya keluar anggaran dari kas negara sebesar satu setengah triliun rupiah,” ujar Rieke.
Ia menambahkan, anggaran tersebut digunakan untuk menugaskan dua pabrik gula BUMN, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), guna menyerap gula petani yang belum tertampung.
Lebih lanjut, Rieke juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah menghapus Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen terhadap penjualan gula petani.
“Terima kasih juga kepada Kang Purbaya yang telah memperjuangkan penghapusan PPh Pasal 22 untuk gula petani. Langkah ini sangat berarti bagi peningkatan daya saing dan keberpihakan terhadap produksi dalam negeri,” ucapnya.
Selain menyoroti aspek hilir industri gula, Rieke menegaskan pentingnya pengembangan produk turunan tebu, salah satunya molases (tetes tebu), yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Ia menyebut, molases berpotensi menjadi bahan baku penting bagi industri makanan, farmasi, kosmetik, serta energi baru terbarukan, khususnya etanol.
“Selama ini kita mengenal tebu hanya menghasilkan gula. Padahal, ada produk lain yang sama pentingnya, yaitu molases. Dari bahan ini, kita bisa menghasilkan energi baru terbarukan seperti etanol. Kita akan lihat apakah industri gula dan petani tebu Indonesia mampu berkolaborasi menuju produksi etanol nasional, karena pada 2027 kita akan memasuki program E10,” jelas Rieke.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan kemandirian industri tebu nasional.
“Perjuangan kita bukan hanya untuk swasembada gula, tetapi juga untuk Save Molases Nasional. Mari kita dukung Presiden Prabowo yang sangat memperhatikan keberlangsungan industri gula Indonesia,” pungkasnya.
PG Gempolkrep merupakan salah satu unit produksi strategis PT Sinergi Gula Nusantara yang berperan penting dalam rantai pasok gula nasional. Melalui program transformasi dan modernisasi, pabrik ini terus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, kualitas rendemen, serta kemitraan dengan petani tebu di wilayah Jawa Timur.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara DPR RI, pemerintah, dan BUMN pangan dalam mewujudkan kemandirian industri gula dan energi berbasis tebu nasional menuju kedaulatan pangan Indonesia.
Editor : Eka Sapto
