JATIMPEDIA, Ponorogo - Pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur menyebut penghematan anggaran daerah setempat mencapai Rp21 miliar, seiring Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi APBN dan APBD tahun ini.
Kepala Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo Sumarno di Ponorogo, Selasa mengungkapkan jika pemangkasananggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN/APBD) berdampak pada berbagai sektor, baik fisik maupun nonfisik.
Baca juga: Bupati Lisdyarita Luncurkan Logo Hari Jadi ke-530 Ponorogo
Dana Alokasi Umum (DAU) untuk infrastruktur yang semula Rp15 miliar kini telah dihapuskan sepenuhnya.
Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk irigasi senilai Rp1,8 miliar juga dihapuskan.
Sektor kesehatan pun turut terdampak, DAK nonfisik di Dinas Kesehatan yang awalnya Rp46 miliar kini menyusut drastis hingga hanya Rp200 juta.
"Dari berbagai pemotongan itu, totalnya sekitar Rp 21 miliar yang hilang, jadi betul-betul efisien," tegas Sumarno.
Baca juga: Triwulan II-2026, Simpanan Bank di Jatim Tumbuh 4,64 Persen YoY
Akibat pemotongan tersebut, sejumlah program yang bersumber dari anggaran pusat otomatis terhenti.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo hanya bisa menunggu apakah dana tersebut akan dianggarkan kembali dalam APBD perubahan 2025 yang akan dibahas Mei tahun ini.
“Infrastruktur masih bisa ditanggung Pemkab, tapi operasional kesehatan sulit,” imbuhnya.
Baca juga: Perbaiki Jembatan Plapar Ponorogo, Pemprov Jatim Siapkan Anggaran Rp 5 Miliar
Selain pemotongan DAK dan DAU, Inpres tersebut juga mengatur penghematan penggunaan listrik dan alat tulis kantor (ATK).
Meski begitu, Sumarno memastikan hak-hak ASN tetap terjamin, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN masih dipastikan tersedia.
Proyeksi APBD Ponogoro 2025 dalam pengesahan di DPRD setempat belum lama ini mencapai Rp2,4 triliun. (sat)
Editor : Arif