Pemerintah Tegaskan Komitmen Swasembada Gula 2027, Siap Sikat Pelanggar Tata Niaga
JATIMPEDIA, Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan keseriusannya dalam mencapai swasembada gula nasional pada tahun 2027. Lewat Sarasehan Kemitraan Gula Nasional (SKGN) 2025 yang bertajuk “Peningkatan Peran Petani Tebu dalam Mendorong Percepatan Swasembada Gula Nasional”, komitmen ini digaungkan tanpa kompromi. Pemerintah menegaskan bahwa segala bentuk hambatan akan diberantas secara tuntas.
Dalam forum yang melibatkan para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, petani tebu, pelaku industri gula, hingga aparat penegak hukum, ditegaskan bahwa sektor hulu dan hilir harus selaras untuk mewujudkan swasembada.
Sekjen DPP APTRI sekaligus Ketua Pelaksana SKGN 2025, Sunardi Edy Sukamto, menyampaikan bahwa petani mendukung penuh target swasembada, namun berharap pemerintah lebih hadir dan berpihak terhadap harga jual di tingkat petani. “Harga acuan Rp14.500/kg memang menggembirakan, tapi dalam praktiknya pedagang enggan menawar saat lelang. Ini jadi tekanan berat bagi petani,” tegasnya.
Sunardi juga mengungkap hasil inspeksi langsungnya ke pasar-pasar di berbagai provinsi yang menemukan peredaran gula rafinasi di pasar konsumsi—praktik yang melanggar aturan distribusi. Temuan ini telah dilaporkan ke pihak berwenang dan tengah dalam proses penindakan.
Wakil Menteri Pertanian RI, H. Sudaryono, ikut menyampaikan pernyataan tegas. Ia mengingatkan agar pelaku pelanggaran tata niaga diproses hukum. “Siapa pun yang coba mengganggu jalannya program swasembada ini, akan kami tindak tegas. Jangan biarkan segelintir pihak menghancurkan harapan petani,” tegasnya.
Untuk membantu petani dalam jangka pendek, pemerintah menyiapkan skema penyerapan gula hasil giling tahun ini melalui ID Food. Pemerintah mengalokasikan dana awal sebesar Rp1,5 triliun dari Danatara guna mendukung program pembelian tersebut.
Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, menyambut langkah ini dengan optimisme. “Swasembada gula bukan hanya target angka, tapi cermin komitmen negara dalam menjaga kedaulatan pangan dari hulu hingga hilir,” tandasnya.(raf)
