JATIMPEDIA, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2026 tetap solid di tengah dinamika perekonomian global.
Hal ini tercermin dari pertumbuhan pendapatan negara yang mencapai 23,9 persen secara tahunan, sementara realisasi belanja masih sesuai dengan target pelaksanaan anggaran.
Selain itu, defisit APBN dan keseimbangan primer tetap terkendali, mencerminkan pengelolaan fiskal yang terjaga.
“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta.
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 tercatat mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan penerimaan ditopang oleh sejumlah komponen, terutama perpajakan. Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan 23,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi domestik serta perbaikan administrasi perpajakan melalui implementasi sistem Coretax.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target APBN. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen, antara lain didorong oleh peningkatan bea keluar sebesar 43,4 persen seiring kenaikan harga komoditas dan perkembangan hilirisasi.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi Rp551,8 triliun atau 120 persen dari target APBN. Penerimaan ini tumbuh 37 persen, didukung kontribusi sumber daya alam, surplus Bank Indonesia, serta penertiban kawasan hutan.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN. Angka tersebut tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun.
Suahasil mengatakan pemerintah masih mengantisipasi percepatan realisasi belanja pada November dan Desember, mengingat pola penyerapan anggaran biasanya meningkat menjelang akhir tahun.
“Kalau belanja memang biasanya nanti November dan Desember biasanya ada percepatan. Nanti akan kita lihat percepatan belanja seperti apa,” ujarnya.
Dengan perkembangan pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN hingga akhir Oktober 2026 tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer masih berada dalam posisi positif.
Suahasil menegaskan posisi defisit tersebut masih sesuai dengan desain APBN 2026 yang menargetkan defisit sebesar 2,85 persen terhadap PDB.
“Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini adalah juga on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa defisit dalam APBN merupakan bagian dari kebijakan fiskal ekspansif untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Karena itu, defisit anggaran tidak dapat disamakan dengan konsep kerugian dalam aktivitas bisnis.
“APBN itu enggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi, APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” tegas Suahasil.
Editor : Rizky