Telkom Siapkan 49 Penggerak Integritas untuk Perkuat Budaya Antikorupsi

JATIMPEDIA, Jakarta - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) memperkuat komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui kolaborasi tersebut, Telkom menyiapkan 49 pegawai sebagai penggerak budaya antikorupsi di lingkungan perusahaan.

Upaya ini diwujudkan melalui program Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) yang berlangsung pada 6–13 November 2026. Program tersebut menjadi bagian dari strategi TelkomGroup dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, etika, dan transparansi.

Dari 49 peserta yang berasal dari unsur Culture Booster dan pegawai pilihan perusahaan, sebanyak 13 orang dipersiapkan mengikuti Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API). Sementara seluruh peserta diarahkan untuk melanjutkan ke Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI).

Kegiatan yang berlangsung di Telkom Corporate University, Bandung, pada Senin (9/11/2026) itu dihadiri Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin. Turut hadir Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno dan Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengapresiasi langkah TelkomGroup yang melibatkan pegawai secara langsung dalam upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, penguatan integritas membutuhkan partisipasi aktif dunia usaha, tidak hanya melalui sistem pengawasan, tetapi juga peningkatan kesadaran individu.

"Kami mengapresiasi langkah TelkomGroup yang memberikan ruang bagi insan perusahaan untuk mengembangkan kompetensi sebagai penyuluh dan penggerak integritas. Kami berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan yang mampu menularkan nilai-nilai antikorupsi secara konsisten," ujar Johanis.

Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno mengatakan integritas menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun perusahaan yang berkelanjutan dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Menurutnya, transformasi perusahaan tidak cukup dilakukan melalui pembaruan strategi bisnis, proses kerja, dan teknologi. Perubahan tersebut juga harus diikuti penguatan karakter serta budaya kerja yang berlandaskan etika dan tanggung jawab.

"Bagi Telkom, integritas bukan sekadar prinsip yang tertuang dalam kebijakan perusahaan, melainkan nilai yang harus tercermin dalam setiap keputusan dan tindakan seluruh insan perusahaan," kata Nanang.

Sementara itu, Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan menjelaskan bahwa program PELOPOR dirancang untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengenali potensi penyimpangan, mengantisipasi benturan kepentingan, serta menghadapi dilema etika di lingkungan kerja.

Para peserta juga diharapkan mampu menjadi teladan di unit kerja masing-masing, menyusun rencana aksi penguatan integritas, serta membangun kesadaran antikorupsi secara berkelanjutan.

Penguatan budaya tersebut turut mencakup keteladanan pimpinan dan penciptaan lingkungan kerja yang terbuka. TelkomGroup mendorong pegawai berani menyampaikan kekhawatiran atau dugaan penyimpangan melalui mekanisme speak-up tanpa takut mengalami tindakan balasan.

Pelatihan PELOPOR sendiri mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Antikorupsi berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 442 Tahun 2025.

Pelaksanaannya menggunakan metode blended learning, dengan pembelajaran mandiri secara daring pada 5–6 November 2026 dan pelatihan klasikal mulai 9 November 2026. Materi yang diberikan mencakup penyusunan dokumen penyuluhan, komunikasi antikorupsi, hingga refleksi pengalaman integritas.

Melalui sertifikasi PAKSI, peserta dibekali kemampuan edukasi dan penyuluhan antikorupsi. Adapun sertifikasi API difokuskan pada pengembangan kapasitas dalam membangun sistem dan budaya integritas organisasi.

Melalui kolaborasi dengan KPK ini, TelkomGroup berharap terbentuk lebih banyak agen perubahan yang mampu menanamkan nilai antikorupsi dalam aktivitas kerja sehari-hari. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan tata kelola perusahaan guna mendukung transformasi bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Editor : Rizky

Berita Terbaru