BKN Bidik Bojonegoro Jadi Percontohan Nasional Pengelolaan ASN

JATIMPEDIA, Bojonegoro -  Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendorong Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui sistem ini, pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah diharapkan lebih mengutamakan kemampuan, potensi, dan rekam jejak pegawai.

Dukungan tersebut disampaikan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, saat menerima jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Kantor BKN Pusat, Kamis (5/11/2026).

Zudan menilai Bojonegoro memiliki modal yang cukup besar untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan. Dengan APBD berkisar Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun dan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa, daerah ini dinilai memiliki kapasitas untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Potensi tersebut, menurut dia, perlu ditopang oleh kualitas aparatur yang memadai. Terlebih, Bojonegoro memiliki sekitar 16 ribu ASN yang menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik.

"Kapasitas daerah yang besar harus diimbangi oleh kapasitas ASN yang besar pula. Dengan kekuatan 16 ribu ASN yang dimiliki saat ini, Bojonegoro harus mampu membangun citra daerah (branding) yang kuat, tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga mendunia," kata Zudan.

Salah satu perubahan yang didorong melalui manajemen talenta adalah pola pengisian jabatan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil pemetaan kompetensi, potensi, dan kinerja pegawai untuk menentukan calon pejabat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dengan begitu, pengisian jabatan tidak lagi semata-mata bertumpu pada mekanisme seleksi terbuka atau *open bidding*, melainkan dapat dilakukan melalui sistem suksesi berbasis data dan penilaian objektif sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan siap mendorong perubahan dalam pengelolaan ASN. Ia menegaskan, mutasi dan rotasi pegawai harus didasarkan pada kompetensi, integritas, serta rekam jejak kinerja.

Wahono juga meminta seluruh aparatur mengubah cara pandang dalam menjalankan program pemerintahan. Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya proyek fisik yang dikerjakan.

Pemerintah, kata dia, harus memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami tidak ingin lagi berfokus pada berapa panjang jalan yang telah dibangun atau berapa persen anggaran yang habis dibelanjakan. Fokus utama kami saat ini adalah output dan kebermanfaatan nyata dari setiap rupiah anggaran daerah dalam menggerakkan kesejahteraan warga Bojonegoro," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Hari Kristianto menyampaikan, sebanyak 14.643 ASN telah masuk dalam sistem manajemen talenta dari total 16.057 pegawai yang dimiliki pemerintah daerah.

Pemetaan dilakukan menggunakan metode *Nine-Box Talent Matrix*. Melalui metode ini, pegawai dikelompokkan berdasarkan kinerja dan potensi yang dimiliki. Hasilnya, pemerintah daerah telah memiliki gambaran mengenai posisi dan kesiapan talenta pegawai, termasuk sejumlah pejabat administrator yang masuk kategori Kotak 8 dan Kotak 9.

Peta talenta tersebut selanjutnya disiapkan sebagai dasar pengisian sejumlah jabatan strategis yang kosong maupun jabatan yang akan ditinggalkan pejabat karena memasuki masa pensiun.

Pemkab Bojonegoro berharap sistem ini dapat memperkuat kinerja birokrasi sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan dalam tiga tahun mendatang. Target tersebut meliputi penurunan angka stunting hingga 4 persen, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan pengangguran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Editor : Arif

Berita Terbaru