JATIMPEDIA, Banyuwangi - Kemacetan di akses menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, bukan sekadar persoalan antrean kendaraan. Jika tak segera ditangani, penumpukan truk berpotensi merembet ke jalur nasional dan mengganggu kelancaran distribusi barang dari Jawa ke Bali hingga Nusa Tenggara.
Pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai persoalan kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang harus ditangani sebagai masalah integrasi jaringan transportasi, bukan dibebankan kepada satu pihak.
Menurut dia, kelancaran layanan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan regulator, pengelola pelabuhan, operator kapal, kepolisian, pemerintah daerah, hingga pengguna jasa.
"Secara teknik, jika dilihat ini semua karena masalah optimasi jaringan dan simpul, serta dalam mengatasinya perlu kerja sama semua pihak. Jika hal ini dilakukan, Insya Allah kemacetan akan selesai," kata Djoko dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).
Djoko mengatakan salah satu persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah penumpukan truk angkutan barang di jalan raya sekitar pelabuhan.
Menurutnya, kondisi tersebut salah satunya terjadi karena fungsi kantong parkir atau buffer zone sebagai area penampungan sementara kendaraan sebelum masuk pelabuhan belum berjalan optimal.
Ketika kapasitas penampungan tidak mampu mengimbangi arus kendaraan, antrean akhirnya meluber ke jalan raya. Dalam kondisi tertentu, penumpukan bahkan berpotensi memanjang hingga jalur nasional di kawasan Pantura Situbondo-Banyuwangi.
Karena itu, pengaturan arus kendaraan tidak boleh baru dilakukan ketika antrean sudah terbentuk di depan pelabuhan. Rekayasa lalu lintas harus dilakukan sejak dari hulu dengan mempertimbangkan volume kendaraan yang akan masuk ke kawasan penyeberangan.
"Untuk ini diperlukan rekayasa lalu lintas, holding area, pengaturan kendaraan logistik, dan sistem antisipasi saat volume mulai meningkat," ujarnya.
Kendaraan Besar Jadi Tantangan
Djoko yang juga akademisi Program Studi Teknik Sipil itu mengatakan lintasan Ketapang-Gilimanuk memiliki peran penting dalam distribusi bahan pokok dan kebutuhan industri menuju Bali dan Nusa Tenggara.
Besarnya peran tersebut membuat gangguan pada simpul penyeberangan dapat berdampak lebih luas terhadap kelancaran rantai pasok.
Di sisi lain, dominasi kendaraan angkutan barang berukuran besar membutuhkan waktu pelayanan lebih panjang serta memanfaatkan ruang dermaga dan ruang jalan dalam jumlah signifikan. Kondisi ini dapat memperbesar tekanan terhadap kapasitas pelabuhan ketika volume kendaraan meningkat.
Karena itu, pengendalian kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dinilai perlu dilakukan sebelum kendaraan memasuki kawasan pelabuhan.
"Penertiban kendaraan ODOL merupakan tanggung jawab lintas instansi. Jangan sampai persoalan yang tidak selesai di jalan akhirnya menumpuk di pintu pelabuhan," kata Djoko.
Solusi Tak Bisa Hanya di Pelabuhan
Djoko menegaskan penyelesaian kemacetan Ketapang membutuhkan pembagian peran yang jelas di antara seluruh pemangku kepentingan.
Regulator berperan dalam pengaturan dan pengawasan. Kepolisian bertugas menjaga kelancaran lalu lintas serta keamanan, sementara pemerintah daerah perlu mendukung pengaturan kendaraan dan lalu lintas di wilayahnya.
Pada saat yang sama, pengelola pelabuhan dan operator kapal harus memastikan pelayanan penyeberangan berjalan optimal sehingga kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Menurut Djoko, pendekatan tersebut penting karena persoalan antrean di pelabuhan pada dasarnya tidak hanya terjadi di titik masuk pelabuhan. Ketidakseimbangan arus kendaraan dapat terbentuk jauh sebelum kendaraan tiba di pelabuhan.
Karena itu, manajemen lalu lintas dari sisi hulu, keberadaan holding area, pengaturan kendaraan logistik, serta sistem peringatan dini ketika volume kendaraan mulai meningkat perlu berjalan sebagai satu kesatuan.
Kapasitas Infrastruktur Perlu Diperkuat
Selain pembenahan manajemen lalu lintas, peningkatan kapasitas infrastruktur juga menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Pengembangan dan peningkatan kapasitas dermaga yang tengah dilakukan dinilai dapat memperkuat kapasitas dan keandalan layanan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Namun, Djoko mengingatkan bahwa tambahan kapasitas infrastruktur tidak akan optimal jika tidak diikuti pembenahan pola operasi dan manajemen kendaraan.
Dengan kata lain, penambahan kapasitas dermaga perlu berjalan beriringan dengan pengaturan arus kendaraan dari hulu hingga masuk ke area pelabuhan.
Pelabuhan Ketapang sendiri merupakan salah satu simpul strategis konektivitas Jawa-Bali. Karena itu, kelancaran akses keluar-masuk pelabuhan tidak hanya menyangkut pelayanan penyeberangan bagi masyarakat, tetapi juga kelancaran distribusi logistik dan aktivitas ekonomi di kedua wilayah.
"Pelabuhan sebagai infrastruktur strategis perlu dijaga operasionalnya," kata Djoko.
Editor : Rofiq
URL : https://jatimpedia.id/news-18835-pengamat-kemacetan-ketapang-ganggu-distribusi-barang-jawa-ke-bali-
