BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6 Persen, Stabilitas Rupiah Jadi Prioritas 

JATIMPEDIA, Jakarta  - Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode November 2026.

Kebijakan tersebut ditempuh untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global sekaligus menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran pada 2026 dan 2027.

Keputusan kenaikan suku bunga tersebut diambil dalam RDG yang berlangsung pada 17-18 November 2026. Selain BI-Rate, bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, penyesuaian suku bunga merupakan langkah antisipatif atau pre-emptive untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama menghadapi tekanan eksternal yang berpotensi memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah.

"Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026-2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen," kata Destry dalam konferensi pers hasil RDG BI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Tekanan terhadap rupiah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam keputusan tersebut. BI mencatat nilai tukar rupiah pada 17 November 2026 berada di level Rp18.245 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,66 persen dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.

Pelemahan tersebut dipengaruhi tingginya ketidakpastian pasar keuangan global serta berlanjutnya sentimen investor asing di pasar saham. Kondisi ini mendorong BI memperkuat strategi stabilisasi agar daya tarik aset keuangan domestik tetap terjaga.

Bank sentral tidak hanya mengandalkan instrumen suku bunga, tetapi juga mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter, termasuk insentif transaksi lindung nilai atau hedging untuk mendorong aliran modal masuk dan memperdalam pasar uang serta pasar valuta asing.

Di sisi lain, perkembangan inflasi domestik masih menjadi perhatian BI. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan September 2026 yang mencapai 3,28 persen.

Inflasi inti juga mengalami penurunan menjadi 2,56 persen. Sementara itu, inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) tercatat 3,24 persen. Adapun inflasi kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) meningkat menjadi 5,81 persen akibat penurunan produksi sejumlah komoditas pangan di daerah sentra yang dipengaruhi gangguan cuaca.

BI menilai pengendalian inflasi tetap membutuhkan koordinasi erat dengan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga pasokan serta kelancaran distribusi pangan. Sinergi tersebut dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID).

Meski menaikkan suku bunga acuan, BI tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial yang longgar untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor riil. Kebijakan tersebut diarahkan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga tanpa menghambat aktivitas ekonomi nasional.

BI mencatat ketahanan perbankan masih kuat. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) pada September 2026 mencapai 24,30 persen. Sementara rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 2,07 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto.

Kondisi likuiditas perbankan juga dinilai memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 23,22 persen pada Oktober 2026.

Selain menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, BI juga terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada Oktober 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,18 miliar transaksi atau tumbuh 31,47 persen secara tahunan.

Transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mencatat pertumbuhan sebesar 70,95 persen. Jumlah pengguna QRIS mencapai 71,91 juta, sedangkan jumlah merchant tercatat sebanyak 51,31 juta.

Melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran tersebut, BI berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan nasional. Bank sentral juga menegaskan akan terus mencermati perkembangan ekonomi global, pergerakan nilai tukar, serta prospek inflasi sebelum menentukan arah kebijakan berikutnya.

Editor : Rizky

Berita Terbaru