JATIMPEDIA, Surabaya - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 memberikan penghargaan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas kontribusi dan pendampingan hukum dalam mendukung pelaksanaan berbagai proyek investasi di wilayah kerja Pelindo Regional 3.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas dukungan Kejati Jatim dalam memastikan setiap proyek strategis berjalan sesuai ketentuan hukum serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Adhyaksa Chambers sebagai Alternative Dispute Resolution” yang mempertemukan jajaran manajemen Pelindo Regional 3 dengan Kejati Jawa Timur.
Executive Director 3 Pelindo Regional 3, Wahyu Widodo, menyampaikan bahwa pendampingan hukum dari Kejati Jawa Timur menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran investasi sekaligus memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis perusahaan.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kejati Jawa Timur atas profesionalisme dan pendampingan yang telah diberikan. Dukungan ini memberikan penguatan dari sisi kepastian hukum sekaligus keyakinan bagi manajemen dalam menjalankan berbagai proyek investasi secara akuntabel dan sesuai ketentuan,” ujar Wahyu.
Ia menjelaskan, sebagai perusahaan yang bergerak di sektor kepelabuhanan dan logistik, Pelindo terus berkomitmen mengembangkan infrastruktur serta fasilitas pelabuhan guna meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya tersebut, sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi bagian penting untuk memastikan setiap proses investasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Usai penyerahan penghargaan, kegiatan dilanjutkan dengan FGD yang membahas Adhyaksa Chambers sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Forum ini menjadi wadah diskusi dan pertukaran pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian permasalahan hukum di luar jalur litigasi dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Abdul Qohar, turut mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara Kejati Jatim dan Pelindo. Menurutnya, kolaborasi antara institusi penegak hukum dan badan usaha memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, serta didukung kepastian hukum.
“Melalui forum ini, kami berharap pemahaman mengenai alternatif penyelesaian sengketa semakin berkembang. Sinergi antara Kejaksaan dan Pelindo diharapkan tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan serta memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan investasi,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Pelindo Regional 3 berharap sinergi kelembagaan dengan Kejati Jawa Timur semakin kuat, khususnya dalam mendukung pendampingan hukum, mitigasi risiko, konsultasi, hingga pencegahan potensi permasalahan hukum sejak tahap perencanaan proyek.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem kepelabuhanan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing. Dengan demikian, berbagai program pembangunan dan investasi di wilayah kerja Pelindo Regional 3 dapat terlaksana secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Editor : Arif