JATIMPEDIA, Surabaya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat dan menekan angka stunting mulai mendapat sorotan tajam dari publik. Berbagai keluhan muncul terkait kualitas makanan yang dinilai kurang layak, distribusi yang tidak merata, hingga dugaan permainan anggaran dalam proses pengadaan.
Sejumlah laporan dari masyarakat menyebutkan bahwa makanan yang diterima di beberapa daerah tidak segar, porsi tidak sesuai standar gizi, dan menu dinilai kurang layak dikonsumsi oleh anak-anak sekolah sebagai sasaran utama program. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan.
Dalam sistem birokrasi yang sehat, setiap anggaran publik seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun, ketika pengawasan lemah, program bantuan sosial rawan dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Ketimpangan antara besaran anggaran yang digelontorkan dengan kualitas makanan yang diterima masyarakat menjadi pertanyaan publik yang terus mengemuka.
Para pengamat dan pegiat antikorupsi menilai bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam tata kelola program MBG. Pemerintah dinilai perlu membuka secara terbuka alur pengadaan bahan makanan, mekanisme penunjukan vendor, serta standar kualitas yang digunakan. Tanpa transparansi, kecurigaan masyarakat terhadap adanya praktik korupsi dan permainan proyek akan sulit dihindari.
Keluhan dari masyarakat juga menunjukkan perlunya evaluasi serius dari pemerintah. Kritik publik tidak dapat diabaikan semata sebagai serangan politik, melainkan merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menuntut pelayanan publik yang berkualitas dan bertanggung jawab.
Para akademisi dan praktisi kebijakan merekomendasikan penguatan pengawasan internal maupun eksternal agar program MBG tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat, sekolah, dan lembaga pengawas dinilai penting untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Jika pengawasan hanya bersifat formalitas, peluang penyimpangan akan semakin besar.
Keberhasilan MBG tidak semata diukur dari besaran anggaran yang dihabiskan atau jumlah makanan yang dibagikan, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika kualitas makanan terus menuai keluhan dan birokrasi gagal menjaga transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dikhawatirkan akan semakin menurun.
Editor : Taufiq
