JATIMPEDIA, Semarang - Mulai Januari sampai akhir bulan September 2025, Dewan Pers telah menerima 878 aduan isi media yang melibatkan Kementerian atau Lembaga, serta pihak lain yang merasa dirugikan terkait pemberitaan yang dianggap merugikan.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menyampaikan angka aduan ini telah melampaui jumlah yang ditangani tahun 2024 dengan jumlah 500-600 aduan.
"Dari 878 aduan yang kita terima, 95 persen rata-rata teradu dikalahkan," ujarnya kepada para Pemimpin Redaksi atau Kepala Biro Media di Jatim dan Jateng, pada acara Lokakarya Media 2025 SKK Migas-KKKS Jabanusa, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, perkembangan arus informasi yang diproduksi oleh media mainstream saat ini di masyarakat, ternyata memberikan dampak terhadap kesadaran publik jika menerima atau mengalami kerugian terhadap isi berita yang diterimanya. Dan bentuk kepedulian masyarakat terhadap isi atau konten media, diwujudkan dengan pengaduan ke Dewan Pers.
"Kasus yang menyita perhatian yang ditangani oleh Dewan Pers yaitu aduan terhadap konten berita Tempo Group yang memberitakan tentang kebijakan Kementerian Pertanian. Gugatannya sampai sekarang masih jalan," ujarnya.
Dijelaskannya, faktor tingginya aduan yang diterima Dewan Pers disebabkan karena pengetahuan publik terhadap isi berita yang bisa diadukan jika terindikasi ada berita yang salah cukup tinggi. Selain itu, faktor lain yang menunjang yaitu akses pengaduan yang dibuka secara luas.
"Dewan Pers sangat terbuka terhadap aduan khususnya pelanggaran etika. Hal ini yang menurut saya jadi pintu masuk banyaknya aduan terhadap kinerja jurnalis," ucapnya.
Tingginya aduan yang diterima oleh Dewan Pers kata Jazuli, ternyata belum diimbangi dengan kesadaran oleh insan pers dengan kompetensi media yang memadai khususnya di tataran newsroom. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga marwah dan keberadaan pers sebagai pilar keempat demokrasi.
Editor : Taufiq
