JATIMPEDIA, Mojokerto - Para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), di Kabupaten Mojokerto, diminta untuk mampu menjelaskan tujuan dari program KPM. Sementara pemerintah pusat mengharapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dapat mencapai kemandirian sosial.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), kepada ratusan KPM dan tim pendamping PKH di Masjid Baiturrahman, Desa Jatijejer, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, kemarin.
Baca juga: Bupati Pasuruan dan Gus Ipul Bahas Tiga Program Prioritas Presiden
"Selain berkembang menjadi mandiri, para KPM harus bisa lulus dari bantuan sosial. Kita ingin mengajak mereka untuk bisa lebih maju," ucap Gus Ipul, kepada RRI di lokasi.
Untuk menggali lebih dalam tujuan dari bantuan pemerintah pusat melalui PKH, yang dirancang untuk membantu KPM agar lebih mandiri dan akhirnya "graduasi" atau lulus dari program bantuan sosial, Gus Ipul meminta para pendamping PKH untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
"Fokus pada bagaimana bantuan ini seharusnya digunakan sebagai alat transisi, bukan solusi permanen," ujar Gus Ipul.
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Didorong Buka Sekolah Rakyat Tahun Ini
Ia menekankan pentingnya peran pendamping dalam memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada KPM digunakan sesuai dengan tujuan dan sasaran. "Program bansos dalam bentuk PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan sejenisnya sifatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok," ujarnya.
Gus Ipul juga menekankan bahwa pendamping harus tegas dan memastikan bahwa program dijalankan dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan.b"Maka, kita ingin memotivasi teman-teman pendamping dan juga keluarga penerima untuk memiliki semangat yang sama," katanya.
Baca juga: Gus Ipul : Akurasi Data DTSEN Jadi Penentu Bansos Tepat Sasaran di Bojonegoro
Sementara itu, Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Mojokerto, Fajar Hariyono, menjelaskan, bahwa di Kabupaten Mojokerto, jumlah penerima manfaat PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) diperkirakan mencapai sekitar 41.000 orang. "Kita akan evaluasi nanti, yang menentukan adalah Pusdatin yang layak atau tidak layaknya," katanya.
Untuk program sembako, jumlah penerima manfaat biasanya sekitar separuh dari jumlah total tersebut. Pada tahun 2025, data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Mojokerto diprediksi akan mengalami penurunan. "Untuk kriteria, sebenarnya kan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang tahu itu untuk indikator kemiskinan," katanya.(sat)
Editor : Rini