JATIMPEDIA, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2024 sebesar USD424,1 miliar (Rp6.912,83 triliun. Secara tahunan tumbuh 5,4 persen, lebih rendah dibandingkan Oktober 2024 yang tumbuh sebesar 7,7 persen.
Penurunan ULN disebabkan karena perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan ULN swasta. Jumlah ULN pemerintah tercatat sebesar USD203 miliar, sedangkan ULN swasta tercatat sebesar USD194,6 miliar.
Baca juga: Semester I-2026, Realisasi APBN Ketahanan Pangan Jatim Capai Rp904 Miliar
“ULN Pemerintah pada November 2024 secara tahunan tumbuh 5,4 persen, lebih rendah dibandingkan Oktober yang tumbuh 8,6 persen. Perkembangannya dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara internasional dan penarikan pinjaman luar negeri,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Kamis (16/1/2025).
Penarikan pinjaman luar negeri, tambah Denny, digunakan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah. Penggunaan ULN Pemerintah tetap diarahkan untuk mendukung belanja prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: PIP Raih Pendapatan Rp 220 Miliar per Mei 2026
Belanja prioritas antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, belanja administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Selain itu untuk belanja jasa pendidikan, konstruksi, jasa keuangan dan asuransi.
Sementara ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan 1,6 persen, kontraksinya lebih dalam dibandingkan bulan Oktober sebesar 1,4 persen. Kontraksi didorong ULN perusahaan bukan lembaga keuangan yang terkontraksi 1,7 persen.
Baca juga: Hingga Juni 2026 Kucuran KUR Capai Rp124,7 Triliun
ULN sektor swasta terbesar dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, pertambangan dan penggalian. ULN swasta maupun ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 84,7 persen.
“BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 30,5 persen. Peran ULN akan dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dengan menimalkan risiko agar tidak mengganggu stabilitas perekonomian,” ujar Denny. (cin)
Editor : Fitri Handayani