JATIMPEDIA, Sumenep - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, akan mengiventarisir bangunan pesantren belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Mereka menggelar koordinasi internal lintas instansi untuk mencegah kejadian serupa menimpa pesantren di wilayahnya. Namun, pemerintah daerah mengakui bahwa melakukan intervensi langsung ke area pesantren tidak semudah membalik telapak tangan.
Baca juga: MYZE Hotel Sumenep Siapkan Promo Kemerdekaan
“Kemarin sempat kita bahas juga, tapi tidak bisa serta-merta langsung turun ke lapangan,” ujar Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Syahwan Efendi, Jumat (10/10) pagi.
Menurut Syahwan, memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di lingkungan pesantren membutuhkan keterlibatan dinas teknis yang memiliki kapasitas dalam evaluasi struktur bangunan.
“Pendampingan itu perlu dilakukan oleh bidang teknis, misalnya dari Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang),” jelasnya.
Ia menegaskan, bahwa langkah pemerintah tidak bisa sebatas memberikan imbauan atau saran tanpa tindak lanjut yang konkret.
Baca juga: PLN Bergerak ke Pulau Gili Iyang, Pastikan Tak Ada Gangguan Listrik Saat HUT RI
“Kita tidak bisa hanya sekadar memberi masukan, sementara konstruksi bangunannya belum ideal. Harus ada solusi nyata juga,” tegas Syahwan.
Sebagai langkah awal, Pemkab Sumenep akan melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh bangunan di lingkungan pesantren.
Pendataan ini menjadi dasar untuk menentukan langkah evaluasi dan pembinaan berikutnya.
Baca juga: Pemkab Sumenep Siapkan Insinerator, Residu Sampah Sapeken Tak Lagi Dibawa ke Daratan
“Untuk sementara, semua bangunan pesantren akan kita data dan kroscek. Sambil menunggu laporan dari masyarakat, nanti hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Sumenep berharap dapat meminimalisir potensi kecelakaan konstruksi serta memastikan keamanan santri di lembaga pendidikan keagamaan.
Editor : Rofiq