Wagub Emil : Pemprov Jatim Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan
Jakarta, JP – Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada Pemerintah Pusat dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wagub Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menjadi narasumber dalam kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) bertema ‘Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat’ di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/9).
Disampaikan Wagub Emil, upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan tahunan akan terus dilakukan melalui penguatan secara menyeluruh terhadap fungsi-fungsi pengendalian dan manajemen risiko pelaporan keuangan tahunan.
“Upaya ini dijadikan momentum lebih untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja anggaran dan transparansi keuangan daerah,” kata Wagub Emil.
Menurutnya, kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sudah dilakukan Jatim. Hal itu dibuktikan dengan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Provinsi Jatim selama 7 tahun secara berturut-turut.
Dijelaskan, beberapa jurus diterapkan Pemprov Jatim untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekaligus meningkatkan kinerja laporan keuangan yang baik untuk mewujudkan pembangunan daerah di Jatim yang baik.
Pertama, penguatan komitmen pengelolaan keuangan yang profesional dari seluruh pimpinan unit kerja. Kedua, pembinaan secara berkesinambungan dari inspektorat dan PPKD terhadap seluruh SKPD. Ketiga, pengembangan yang berkesinambungan terhadap SDM pengelola keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, sosialisasi, tugas belajar.
“Selain itu, melakukan review dan audit internal oleh inspektorat, peningkatan akuntabilitas manajemen aset daerah serta monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan BPKP,” jelasnya.
Emil menambahkan, Jatim juga berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memperbaiki manajemen kinerja. Cara ini, kata dia, penting untuk dilakukan mengingat selama 8 tahun berturut-turut, Pemprov Jatim berhasil mempertahankan nilai SAKIP dengan predikat A.
“SAKIP ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan,” ujarnya.
Lebih lanjut Emil menyampaikan beberapa upaya pemerintah provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Pertama, memperbaiki manajemen kinerja dengan cara menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan. Kedua, meningkatkan kualitas laporan kinerja sehingga memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen.
Ketiga, asistensi penyusunan laporan kinerja kepada seluruh Perangkat Daerah, sehingga dapat memantau dan memacu peningkatan kinerja melalui pendalaman model serta bentuk format laporan dan data yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penyajian laporan. Terakhir, mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan budaya kinerja berkelanjutan dan meningkatkan kualitas proses penganggaran berbasis kinerja.
“Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban dari manfaat anggaran. Jadi, mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan akan bisa memberikan rencana konkrit ke depannya untuk meningkatkan kualitas keuangan dan kinerja,” tandasnya.
APBN dan APBD Jadi Instrumen Penting Pemulihan Ekonomi Nasional
Sebelumnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menegaskan, APBN dan APBD menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tahun 2022 merupakan tahun di mana terjadi transisi dari pandemi menjadi endemi. Diharapkan, APBN – APBD tetap menjadi instrumen penting untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Selain itu, APBN dan APBD terus membangun fondasi bagi perekonomian termasuk sistem kesehatan, sistem pendidikan dan sistem jaminan sosial yang semakin adil dan bertanggung jawab.
“Itu sangat penting. Kita belajar sangat banyak sekali dari pandemi bagaimana memperbaiki sistem kesehatan, pendidikan pada saat menghadapi shock dan juga memperluas, memperbaiki data dan akurasi dari bantuan-bantuan pemerintah pada masyarakat,” tuturnya.
Hari ini, lanjut Sri Mulyani, telah dilaksanakan APBN Tahun 2021 yang mana kementerian/lembaga melakukan belanja. Sedangkan pemerintah daerah mendapatkan transfer keuangan dan dana desa menggunakan APBN dan APBD untuk menangani covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Pelaksanaan APBD 2021 telah diselesaikan, dilaporkan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pelaksanaan APBN 2021, kata dia, diikuti dengan pemberian penghargaan WTP bagi kementerian/lembaga dan kepala daerah.
Menurut Sri Mulyani, ada kebanggan dan semangat dari kementerian / lembaga yang mendapatkan status WTP. Sebab, WTP tahun 2022 meningkat baik di kementerian/lembaga maupun daerah.
“Ini menggambarkan suasana sulit dan menantang saat menghadapi Covid-19, tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan pengelolaan APBN secara akuntabel,” tuturnya.
Di tahun 2022, jumlah kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah yang mendapatkan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meningkat. Rinciannya, untuk pemerintah daerah sebanyak 500 dari 542 pemerintah daerah atau 92,25%. Kemudian, lanjut Sri Mulyani, untuk kementerian dan lembaga sebanyak 83 dari 87 kementerian/lembaga juga mendapatkan WTP sekitar 95,4%. Seluruh capaian ini, kata dia, merupakan sesuatu yang sangat baik.
“Jika dibandingkan tahun 2020 saat awal masa pandemi, jumlah penerima WTP hanya 89,7%. Jadi, ini kenaikan yang sangat baik dari pemerintah daerah 500 dari 542 mendapatkan WTP bahkan dari kalau kita lihat banyak yang konsisten mendapatkan 5, 10 bahkan 15 kali berturut-turut,” jelasnya.
Meski jumlah penerima WTP meningkat, Sri Mulyani mengingatkan sekaligus memberi semangat secara khusus kepada kementerian/lembaga yang belum mendapatkan WTP.
Adanya temuan dan berbagai rekomendasi dari BPK, Sri Mulyani meminta, rekomendasi tersebut dijadikan bahan pelajaran untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan negara.
“Baik itu pengelolaan kas yang biasanya muncul, pengelolaan aset dan kemudian pengelolaan dari piutang negara. Ini hal-hal yang akan terus kita perbaiki dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah,” pungkasnya. (raf)
