Jatimpedia

Tag: #wabup gresik

  • Gresik Pasang Target Juara Umum POPDA XIII

    Gresik Pasang Target Juara Umum POPDA XIII

    Gresik,JP – Sebanyak 72 atlet Gresik dari 14 cabang olahraga bakal berlaga di event Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XIII Jawa Timur. Ajang olahraga bergengsi tingkat Provinsi Jawa Timur tersebut bakal digelar di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 hingga 12 November 2022 mendatang dengan 14 cabor yang dipertandingkan.

    Sebelum diberangkatkan, para atlet tersebut mendapat pembekalan dari Wakil Bupati Gresik Hj. Aminatun Habibah. Bertempat di gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro, ratusan atlet tersebut menerima suntikan motivasi agar lebih siap berlaga.

    Dalam arahannya, Bu Min sapaan akrab Wabup Gresik berpesan untuk membawa nama baik Gresik dikancah POPDA tahun ini. Ia mengatakan bahwa untuk bisa berlaga diajang POPDA ini tidaklah mudah, namun harus menjalani proses seleksi dan hingga menjalani latihan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, ia optimis bahwa para atlet tersebut memiliki mental juara yang kuat.

    “Saya yakin bahwa anak-anak sekalian sudah siap bertanding dan berlaga. Terapkan apa yang diberikan oleh pelatih selama menjalani latihan. Namun tetap menjunjung tinggi sportifitas demi nama baik Gresik,” ujar Wabup Bu Min, Sabtu (05/11/2022).

    Bu Min optimis diajang POPDA kali ini Gresik bakal kembali menyabet juara umum seperti pada tahun sebelumnya. Namun hal tersebut membutuhkan kerja keras dan performance yang baik agar dapat tercapai. “Jika diajang POPDA XII Kabupaten Gresik berhasil meraih peringkat 2, harapan saya POPDA kali ini bisa meraih juara umum peringkat 1. Oleh karena itu, anak-anak sekalian harus memiliki mental juara dan percaya diri, namun kita juga tidak boleh meremehkan lawan kita,” pungkasnya.

    Selain itu, Gresik juga mengirim atletnya dalam Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA) I. Totalnya ada 11 atlet berkebutuhan khusus bakal berlomba menjadi yang terbaik diajang tersebut.

    “Selamat berjuang anak-anakku, bawa nama baik Gresik, bawa nama baik keluarga, bawa nama baik Sekolah dan nama baik teman-teman kalian, berikan hasil yang terbaik! Sekali lagi selamat berjuang anak – anakku,” pesan Wakil Bupati. (sat)

  • Wabup Gresik Fokus Tingkatkan Layanan Digital Perangkat BPD

    Wabup Gresik Fokus Tingkatkan Layanan Digital Perangkat BPD

    Gresik, JP –  Pelayanan digital merupakan langkah penting dalam membangun desa mandiri. Hal ini merupakan bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi di jaman modern.

    Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah saat acara peningkatan kualitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Tambak, Senin (31/10).

    Salah satu hal yang disoroti oleh wabup adalah data kemiskinan warga. Menurutnya, masih banyak data warga miskin yang belum juga masuk di server pusat.

    Hal ini disebabkan minimnya pemahaman akan teknologi, sehingga masyarakat belum bisa mengawal pendataan secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah desa.

    “Administrasi online itu sekarang menjadi hal yang sangat penting, karena sekarang kita sudah masuk era digital. Apapun bisa dikerjakan secara online sehingga bisa cepat terselesaikan. Terutama seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dimana banyak data yang tidak sesuai kenyataan,” ujarnya.

    Dari kacamata wabup, Pulau Bawean terutama Kecamatan Tambak atau Sangkapura, sebetulnya sudah memiliki aspek yang cukup dalam menerapkan digitalisasi tersebut.

    “Kalau kita melihat aspek dasar yang harus dipenuhi, sebetulnya di Bawean itu sudah memadai. Tinggal kita mau memasukkan secara online apa tidak.” ucapnya.

    Disamping itu, Bu Min sapaan akrab wabup juga menerangkan, saat ini Gresik merupakan kabupaten terbaik ke-3 dalam menjadikan desa mandiri se Jawa Timur, serta urutan ke-21 dalam skala nasional.

    Meskipun begitu, dari 330 desa di Gresik masih ada 13 desa berkembang yang perlu diperhatikan. Yang 4 di antaranya berada di Kecamatan Tambak.

    “Maka pengembangan desa ini kita dorong, desa yang masih masuk kategori sedang atau berkembang ini paling tidak menjadi desa maju. Dengan BPD sebagai mitra dari kepala desa, maka kalian harus bisa memberikan dukungan penuh, baik untuk kepala desa maupun warga” katanya.

    Hadir dalam acara ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Abu Hasan, Camat Tambak Nur Syamsi, Ketua Paguyuban BPD Kecamatan Tambak Tarmidzi, serta seluruh anggota BPD Kecamatan Tambak. (sat)

  • Mengenal Apa Itu DTKS, Kriteria Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat

    Mengenal Apa Itu DTKS, Kriteria Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat

    Gresik, JP – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Juga terdapat penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

    DTKS tersebut merupakan data yang dijadikan acuan pemberian bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI (Kemensos RI), kepada warga miskin. Atau warga tidak mampu di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Gresik.

    Sebagai data acuan, warga kategori miskin atau tidak mampu yang terdaftar dalam DTKS, dapat diusulkan untuk mendapat program bantuan sosial dan pemberdayaan. Baik bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.

    Di Kabupaten Gresik, DTKS yang tercatat terdapat 571 ribu warga yang masuk dalam kategori miskin. Data inilah yang saat ini sedang benar-benar di kroscek lagi dari tingkat desa, untuk dipastikan keakuratannya.

    Untuk masuk dalam DTKS, terdapat beberapa kriteria yang sudah diatur dalam Permensos No. 3 tahun 2021. Kriteria-kriteria tersebut meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana. Serta korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

    Menyadari pentingnya DKTS tersebut bagi kelompok masyarakat marjinal, Pemerintah Kabupaten Gresik terus mengingatkan perangkat desa dan operator DTKS tingkat desa/kecamatan.

    Hal ini terlihat dari diadakannya _roadshow_ Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Ummi Khoiroh bersama jajaran, yang turun ke tiap kecamatan di Kabupaten Gresik.

    Dalam _roadshow_ yang bertajuk pemadanan DTKS dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik ini, dihadiri oleh camat dan kepala desa/lurah dari tiap kecamatan.

    Dalam berbagai kesempatan ini, Wabup berkali-kali mengingatkan perlunya transparansi DTKS sehingga akurasi data bisa maksimal.

    “Kepala desa dan operator ini harus melakukan verifikasi data. Siapa-siapa saja yang sekiranya sudah mampu harus dicoret dari DTKS, dan sebaliknya siapa yang membutuhkan bantuan harus dimasukkan,” tegas Wabup dalam rakor terkait DTKS di Kecamatan Cerme, Jum’at (07/10).

    Pada tingkat kecamatan, Wabup menginstruksikan kepada camat untuk terus memberikan dorongan kepada kepala desa untuk memberikan data riil yang ada di desa masing-masing.

    “Dengan begitu, bantuan-bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bisa tepat sasaran. Dan harapannya tentu saja bantuan tersebut bisa mengangkat kualitas hidup dan pada gilirannya mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Gresik,” terangnya.

    Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Ummi Khoiroh dalam keterangannya menjelaskan bahwa, rakor pemadanan DTKS ini diadakan meliputi semua kecamatan di Kabupaten Gresik. Sebelumnya, kegiatan serupa diadakan untuk kecamatan sangkapura dan tambak di Pulau Bawean. Dilanjutkan pada Kecamatan Manyar, Kebomas, dan Gresik pada 3 Oktober, Kecamatan Dukun dan Ujungpangkah pada 4 Oktober, Kecamatan Bungah dan Sidayu pada 6 Oktober dan Kecamatan Cerme dan Benjeng hari ini, 7 Oktober. (sat)

  • Angka Kemiskinan 12,42%, Ini Upaya Pemkab Gresik

    Angka Kemiskinan 12,42%, Ini Upaya Pemkab Gresik

    Gresik, JP – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik mencatat, 12,42% atau sekitar 166 ribu warga Gresik masih terbilang sebagai warga kurang mampu. Hal tersebut mendorong Dinsos dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gresik untuk mengejar upaya dalam pengentasan kemiskinan lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Data DTKS ini nantinya akan jadi rujukan One Data Kemiskinan dalam pemberian berbagai macam bantuan. Diantaranya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) Reguler, BPNT dan PKH, PKH Plus, dan PKH Inklusif.

    Hal ini terungkap saat rapat koordinasi pemadanan data terpadu kesejahteraan sosial, yang digelar di Kecamatan Tambak, Senin (19/9/2022) dan Kecamatan Sangkapura, Selasa (20/9/2022).

    Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, terlihat ambil bagian dalam memberikan pemahaman masyarakat terkait DTKS. Tak hanya Wabup, agenda kali ini diikuti juga oleh Kepala Dinsos Gresik Ummi Khoiroh, Kepala Dinas PMD Abu Hasan, Camat Tambak Muhammad Nur Syamsi, Camat Sangkapura Syamsul Arifin, serta kepala desa dan warga sekitar.

    Kepala Dinas Sosial Ummi Khoiroh mengatakan, bahwa DTKS adalah perpanjangan tangan dari salah satu program prioritas (Nawa Karsa) Bupati dan Wakil Bupati Gresik, dalam pengentasan kemiskinan lewat berbagai macam bantuan.

    “Adanya isu strategis luar biasa yang berusaha diselesaikan Pemkab Gresik yaitu program prioritas pengentasan kemiskinan di Gresik” ucap Ummi.

    Ia mentargetkan dengan pembaruan data DTKS, dapat menurunkan angka kemiskinan di Gresik. Yang tadinya 12,42% menjadi 10,7% di 2023 depan. Ini juga sebagai cita-cita bersama pengentasan kemiskinan didaerah Kabupaten Gresik khususnya di Kecamatan Tambak dan Sangkapura.

    “Insyaallah tahun 2023 depan nanti akan kita turunkan 1 digit menjadi sekitar 10%” ucapnya.

    Ia juga tuturkan akan segera memberikan bansos PKH Inklusif, yang nantinya akan berfokus pada penyandang disabilitas dan para lansia 60 tahun keatas yang belum pernah mendapatkan bansos.

    “PKH Inklusif ini nanti akan berfokus pada para penyandang disabilitas dan lansia yang belum pernah mendapat bansos apapun” tuturnya.

    Kepala Dinas PMD Abu Hasan, menekankan untuk para kepala desa terus menjadi kreatif dan adaptif dalam perkembangan jaman. Menurutnya desa akan menjadi sebuah basis dalam pembentukan perekonomian dan pembangunan Kabupaten Gresik kedepannya.

    “Saya berharap hubungan baik antara rt dan rw terjalin dengan baik, karena motor penggerak Gresik ini dimulai dari desa-desa” ucapnya.

    Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang kerap disapa Bu Min menyampaikan, tujuan awal dari pendataan yang dilakukan adalah sebagai upaya dalam pemerataan kesejahteraan sosial agar tepat sasaran.

    “Ini karena semangat kita adalah ingin adanya keadilan dan kesejahteraan di desanya bapak kepala desa semua, supaya apabila ada bantuan dapat diberikan sesuai sasaran” ucapnya.

    Dari data Dinsos saat ini, DTKS Kecamatan Tambak yang valid sebanyak 16.503, sedangkan Sangkapura 29.168 orang. Jumlah ini menurut masyarakat setempat masih ada yang tidak tepat sasaran ataupun data ganda. Sehingga Bu Min menghimbau untuk bekerjasama dengan karang taruna, fatayat, muslimat setempat untuk pengawalan data, agar data yang masuk dalam Dinsos benar dan tidak terjadi data ganda.

    “Nah, ini tinggal operator yang perlu diawasi dan didampingi oleh semua pihak agar tidak salah dalam memasukkan data, karena validasi hanya bisa dilakukan dari desa, kalau sudah masuk pusat tidak mudah dirubah lagi” ucap Bu Min. (sat)