Pendapatan Negara di Wilayah KPPN Malang Tumbuh 4,62 Persen
JATIMPEDIA, Malang – Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang hingga 31 Juli 2025 menunjukkan tren positif.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna mengatakan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp65,1 triliun, tumbuh sebesar 4,62% dibanding periode yang sama tahun lalu (y-o-y).
“Kita sempat pesimis di bulan-bulan sebelumnya, namun kini tren pendapatan kembali meningkat ke arah positif. Semester II diharapkan memberi dorongan lebih pada pertumbuhan ekonomi Jawa,” kata Rusna kepada RRI, Rabu (20/8/2025).
Ia menjelaskan, pertumbuhan pendapatan tersebut didukung oleh penerimaan cukai yang mencapai Rp52,2 triliun atau naik 11,20% (y-o-y), serta PNBP sebesar Rp273,2 miliar atau 141,4% dari target.
“Sementara penerimaan dari pajak penghasilan sebesar Rp3,4 triliun dan pajak pertambahan nilai senilai Rp6,7 triliun masih mengalami kontraksi, masing-masing turun 16,61% dan 36,13%,” ungkapnya.
Dari sisi belanja, realisasi sampai 31 Juli 2025 tercatat sebesar Rp8,1 triliun atau 54,47%, turun 6,33% (y-o-y). Belanja pemerintah pusat justru mengalami penurunan lebih dalam, yakni 13,96% (y-o-y). Komponen belanja terdiri dari belanja pegawai 64,80%, belanja barang 39,71%,
belanja modal 12,06%, dan belanja bansos 49,50%.
“Sementara itu, belanja transfer ke daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp4,8 triliun atau 54,81%, dengan penyaluran dana desa tahap II mencapai Rp571,4 miliar untuk 236 desa di Kabupaten Malang dan Pasuruan,” ujar Rusna.
Rusna menekankan pentingnya percepatan belanja pemerintah, terutama belanja barang dan modal, agar memberikan dorongan lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Kita semua perlu lebih agresif dalam membelanjakan anggaran, agar target tercapai sekaligus memberi efek positif pada ekonomi,” tegasnya.
Terkait inflasi dan indikator makro ekonomi, berdasarkan data BPS, inflasi Kota Malang pada Juli 2025 tercatat 0,12% (m-t-m) dan 2,24% (y-o-y). Angka ini lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur namun lebih rendah dari nasional. Inflasi bulanan dipicu oleh kelompok pendidikan, sementara inflasi tahunan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
“Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif), belanja pemerintah pusat di Malang Raya dan Pasuruan telah terealisasi Rp52,3 miliar atau 38,71% dari pagu,” kata dia.
Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah Malang Raya dan Pasuruan terus menunjukkan tren membaik. Kota Malang mencatat IPM tertinggi pada 2024 yakni 84,68, naik dari 83,39 pada 2023.
“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun signifikan dalam lima tahun terakhir. Kota Malang mencatat TPT sebesar 6,10% pada 2024, turun dari 9,65% pada 2020. Kota Batu memiliki TPT terendah sebesar 3,63%. Tren positif juga terjadi di wilayah Pasuruan, menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan efektivitas program ketenagakerjaan lokal,” tutupnya.(cin)
