Menurut Pasal 7 PMK tersebut, lembaga jasa keuangan wajib melaporkan informasi keuangan untuk rekening dengan saldo melebihi US$250.000. "Bank sebagai lembaga keuangan pelapor harus melakukan identifikasi dan melaporkan informasi rekening sesuai standar yang berlaku," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.
Lembaga keuangan yang menghalangi akses DJP terhadap informasi keuangan akan menghadapi sanksi, seperti larangan membuka rekening baru atau melakukan transaksi. Meskipun aturan ini bukan hal baru, PMK 19/2018 memperkuat kewajiban lembaga jasa keuangan untuk melaporkan informasi keuangan tahunan mereka kepada DJP.
Menurut Dwi, aturan ini mewajibkan lembaga keuangan, termasuk sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dan entitas lainnya, untuk melaporkan informasi keuangan yang dikelola selama satu tahun kalender. Batasan nilai rekening yang harus dilaporkan adalah Rp 1 miliar untuk rekening pribadi, sementara untuk entitas tidak ada batasan saldo minimal.(raf)
Editor : Taufiq
URL : https://jatimpedia.id/news-5096-ditjen-pajak-awasi-rekening-di-atas-rp-1-miliar-ini-alasannya
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM turun tangan memfasilitasi rencana pembangunan industri garam modern di Kabupaten Sampang, Jawa Timur …
Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, meluncurkan Kader Penggerak Peduli Keluarga atau "Kakak Peka" dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika …
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengumumkan sebanyak 61 dari total 114 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sumenep …
Jajaran Imigrasi se-Jawa Timur menyalurkan bantuan sosial kepada 100 warga Kabupaten Blitar, sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian dan pengabdian …
Menjadi atlet bukan hanya tentang latihan keras dan mengejar prestasi. Di balik setiap pertandingan, ada kondisi fisik yang harus dijaga, cedera yang perlu dita …
PMI manufaktur Agustus 2026 turun ke 49,8. OJK soroti kondisi lesu manufaktur, namun ekonomi tetap tumbuh …