"Kami arahnya ke depan, saran Pak Wali Kota Eri Cahyadi adalah Rusunami bekerja sama dengan pengembang maupun perbankan untuk kredit murah dengan jangka waktu yang lama, mereka (warga) bisa memiliki rusun," kata Irvan, Minggu (3/7/2022).
Rusunami disiapkan sebagai opsi bagi warga yang sudah lolos dari MBR dan sebelumnya tinggal di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
"Sehingga Rusunawa hanya sebagai transit untuk bisa memiliki rumah, untuk bisa memiliki Rusunami dengan dibantu oleh aset-aset kita yang bisa dibangun oleh pengembang, swasta atau KPBU, dengan perbankan yang menyediakan suku bunga rendah," jelas Irvan.
Pemkot akan menyiapkan skema pembayaran Rusunami dengan jangka panjang dan angsuran murah. Ini diharapkan supaya warga Surabaya bisa memiliki rumah layak huni sesuai dengan kemampuan mereka.
"Jadi misal SKBG-nya (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung) sampai 60 tahun, dia (warga) nyicilnya mungkin 30 tahun. Mungkin kalau Rp500 ribu per bulan itu bisa mampu mereka," jelasnya.
Rusunami disiapkan sembilan titik lokasi pembangunan dengan total 31 blok. Pembangunan Rusunami tersebut bakal memanfaatkan lahan aset milik Pemkot Surabaya. "Rencananya mulai tahun depan. Ada di Tambak Wedi, Menanggal, Kedung Cowek, Bulak Banteng, Gunung Anyar dan Medokan Ayu," pungkasnya. (indra)
Editor : Aries W
URL : https://jatimpedia.id/news-261-pemkot-surabaya-siapkan-9-rusunami-bagi-warga-non-mbr
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melindungi 42.210 pekerja rentan kabupaten setempat dengan perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan …
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyusun program Gerakan Biopori sebagai upaya …
Preliminary Raka-Raki Jatim 2026 digelar terbuka di Gressmall. 36 kabupaten/kota ikut, final besok di Hotel Aston Gresik. …
Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sampang berupa memberikan ruang belajar yang nyaman kepada siswa SMA, SMK dan SLB negeri dan swasta dengan …
Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai meningkat seiring masuknya musim kemarau. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perhutani KPH Bojonegoro …
Pemerintah Kabupaten Magetan menunggu kebijakan relaksasi dari pemerintah pusat terkait ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dalam Anggara …