JATIMPEDIA, Jombang - Ketua TP PKK sekaligus Ketua Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Posyandu dan pemberdayaan kader sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat sekaligus mempercepat penurunan stunting di Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan Arumi saat menghadiri Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu melalui Pemberdayaan Kader dan Pemberian Bahan Makanan Tambahan (PBMT) Balita dalam Rangka Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Wisata Sumber Celeng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Rabu (4/11/2026).
Arumi menjelaskan, seiring terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, peran Posyandu kini mengalami transformasi menjadi wadah partisipasi masyarakat yang mengintegrasikan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
"Transformasi Posyandu memberikan pemahaman bahwa kebutuhan masyarakat saling berkaitan. Kesehatan anak tidak bisa dilepaskan dari kualitas pengasuhan, pendidikan, air bersih, sanitasi, kelayakan tempat tinggal, hingga kondisi sosial keluarga," ujar Arumi.
Menurutnya, transformasi tersebut semakin menegaskan pentingnya peran kader Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Selain berinteraksi langsung dengan warga, kader juga menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan layanan dasar yang disediakan pemerintah. Karena itu, Arumi menyampaikan apresiasi atas dedikasi para kader yang selama ini terus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk mengoptimalkan kinerja Posyandu, Arumi juga mendorong percepatan pendataan dan digitalisasi melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP). Hingga saat ini, sebanyak 1.392 Posyandu di Jawa Timur telah terregistrasi dalam aplikasi SIP, yang tersebar di enam kabupaten dan satu kota. Cakupan tersebut akan terus diperluas guna mendukung perencanaan intervensi pemerintah provinsi agar semakin tepat sasaran.
Dari sisi penanganan stunting, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Jawa Timur tercatat sebesar 14,7 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 19,8 persen. Sementara itu, prevalensi stunting di Kabupaten Jombang berada di angka 17,3 persen.
"Angka 14,7 persen ini patut kita syukuri, tetapi bukan berarti pekerjaan kita selesai. Masih ada anak-anak yang membutuhkan perhatian, pendampingan, dan intervensi secara berkelanjutan," tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap percepatan penurunan stunting pada 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi 9.750 paket Bahan Makanan Tambahan (PBMT) untuk balita dan 750 paket goodie bag bagi kader Posyandu. Bantuan tersebut didistribusikan ke 30 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tertinggi.
Setiap daerah mendapatkan alokasi 325 paket PBMT yang berisi beras, telur ayam, susu cair, kacang hijau, gula, dan minyak goreng. Selain itu, masing-masing daerah juga menerima 25 paket perlengkapan lapangan bagi kader Posyandu.
Arumi mengingatkan para orang tua agar memanfaatkan PBMT sebagai pelengkap pemenuhan nutrisi harian anak, bukan sebagai pengganti makanan utama. Ia juga mengajak para ibu untuk rutin membawa balita ke Posyandu agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dipantau secara berkala.
Menutup sambutannya, Arumi menekankan bahwa keberhasilan pencegahan dan percepatan penurunan stunting membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa/kelurahan, hingga TP PKK di semua jenjang.
"Keberhasilan pencegahan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Mari kita jadikan Posyandu semakin kuat dan kader semakin berdaya. Dengan kolaborasi seluruh pihak, kita optimistis dapat mewujudkan keluarga yang sehat dan generasi Jawa Timur yang tumbuh optimal, cerdas, serta berkualitas," pungkas Arumi.
Editor : Rofiq
