JATIMPEDIA, Surabaya - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim penjaminan simpanan sebesar Rp392,90 miliar di Jawa Timur hingga 30 September 2026. Pembayaran tersebut berasal dari penanganan 20 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) yang dicabut izin usahanya.
Berdasarkan data LPS, total penetapan simpanan dari 20 bank tersebut mencapai Rp1,68 triliun untuk 71.137 rekening. Dari jumlah itu, simpanan layak bayar tercatat Rp1,66 triliun atau 98,87 persen, mencakup 66.504 rekening.
"Sementara itu, simpanan tidak layak bayar mencapai Rp18,93 miliar atau 1,13 persen, yang berasal dari 4.633 rekening." kata Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, Rabu, 11 November 2026.
LPS mencatat beberapa penyebab simpanan tidak layak bayar. Sebanyak Rp2,92 miliar atau 15,41 persen disebabkan tingkat bunga melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP), Rp7,27 miliar atau 38,43 persen karena bank tidak sehat, dan Rp8,74 miliar atau 46,16 persen karena simpanan tidak tercatat.
Dari total simpanan layak bayar sebesar Rp1,66 triliun, LPS telah membayarkan Rp392,90 miliar. Nilai pembayaran tersebut memperhitungkan batas maksimum penjaminan Rp2 miliar, pengimbangan kewajiban pinjaman atau set-off, serta hasil penanganan keberatan nasabah.
Secara nasional, sejak mulai beroperasi pada 2005 hingga 6 Oktober 2026, LPS telah menangani likuidasi 161 bank. Jumlah tersebut terdiri atas satu Bank Umum, 141 BPR, dan 19 BPRS.
Sepanjang 2026 hingga 6 Oktober, terdapat 14 BPR dan BPRS yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masuk dalam proses likuidasi LPS. Dari total bank yang dilikuidasi sejak 2005, sebanyak 138 bank telah menyelesaikan proses likuidasi. Saat ini, masih terdapat 23 BPR dan BPRS yang menjalani proses tersebut.
Di Jawa Timur, sebanyak 18 bank telah menyelesaikan proses likuidasi, sedangkan dua bank masih dalam proses. LPS juga mencatat wilayah dengan jumlah likuidasi terbesar secara nasional berada di Jawa Barat dan Sumatra Barat.
"LPS terus berupaya mempercepat pembayaran klaim penjaminan. Pembayaran klaim kini dapat dilakukan dalam lima hari kerja sejak izin usaha BPR atau BPRS dicabut." katanya.
Selain penjaminan simpanan, LPS juga mendapat mandat untuk menyelenggarakan Program Penjaminan Polis (PPP). Amanat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
LPS resmi beroperasi pada 22 September 2005. Mandat perlindungan pemegang polis melalui penyelenggaraan PPP ditetapkan pada 17 Oktober 2014, kemudian diperkuat melalui penetapan LPS sebagai penyelenggara program tersebut pada 12 Januari 2023.
Pada 2026, mandat LPS juga diperluas menjadi risk minimizer berdasarkan amandemen Undang-Undang P2SK yang telah disetujui DPR. Program Penjaminan Polis bertujuan melindungi hak pemegang polis dan menjaga keberlanjutan polis apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Program ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung stabilitas industri asuransi.
Sementara itu, LPS menetapkan TBP untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027 tanpa perubahan. Besarannya masing-masing 3,75 persen untuk simpanan rupiah di Bank Umum, 2 persen untuk simpanan valuta asing di Bank Umum, dan 6,25 persen untuk simpanan rupiah di BPR.
Penetapan tersebut mempertimbangkan perkembangan suku bunga simpanan, kinerja intermediasi, kondisi likuiditas perbankan, serta cakupan penjaminan simpanan yang masih tinggi. LPS mengingatkan masyarakat bahwa simpanan dapat dijamin apabila memenuhi tiga syarat, yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi TBP, serta nasabah tidak melakukan tindakan yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat
Editor : Arif
