JATIMPEDIA, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penguatan kawasan industri nasional melalui penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian berusaha. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif sekaligus mempercepat pertumbuhan sektor industri di berbagai daerah.
Hingga Juli 2026, Indonesia tercatat memiliki 181 kawasan industri yang telah menampung lebih dari 12.000 perusahaan. Keberadaan kawasan tersebut turut memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja nasional dengan jumlah mencapai sekitar 2,36 juta orang.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, pengembangan kawasan industri perlu mempertimbangkan potensi serta karakteristik ekonomi setiap wilayah. Dengan pendekatan tersebut, kawasan industri diharapkan mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, mendekatkan lokasi produksi dengan sumber bahan baku, serta menekan biaya logistik.
Strategi pengembangan kawasan industri juga diarahkan secara berbeda antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Untuk wilayah Jawa, pemerintah mendorong pengembangan industri berteknologi tinggi, industri padat karya, serta sektor manufaktur yang lebih efisien dalam pemanfaatan air dan sumber daya.
Adapun kawasan industri di luar Jawa diarahkan untuk memperkuat hilirisasi sumber daya alam, mendorong terbentuknya pusat-pusat ekonomi baru, dan memperpendek jarak antara kegiatan pengolahan dengan sumber bahan baku.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy mengungkapkan, kawasan industri kini memiliki posisi strategis dalam menopang aktivitas investasi dan produksi nasional.
Secara keseluruhan, kawasan industri di Indonesia memiliki luas sekitar 110.000 hektare dengan akumulasi realisasi investasi mencapai Rp6.750 triliun. Nilai tersebut mencerminkan besarnya peran kawasan industri dalam mendukung perekonomian nasional.
Meski demikian, pemanfaatan kawasan industri dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Pasalnya, tingkat okupansi secara nasional baru mencapai sekitar 52,28 persen. Kondisi ini menunjukkan masih tersedianya lahan yang berpotensi dimanfaatkan untuk ekspansi usaha maupun masuknya investasi baru.
Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan kawasan industri, Kemenperin telah memetakan delapan aspek utama yang membutuhkan perhatian. Kedelapan aspek tersebut meliputi pertanahan dan tata ruang, lingkungan hidup, infrastruktur dan utilitas, perizinan, keamanan, keberpihakan terhadap industri kecil dan menengah (IKM), kelembagaan, serta fiskal dan stimulus investasi.
Berbagai aspek tersebut saling berkaitan sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor agar pengelolaan kawasan industri dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah persoalan administrasi pertanahan dan perizinan. Di antaranya menyangkut perubahan peruntukan lahan kawasan industri yang telah mengantongi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), serta ketentuan masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) kaveling milik perusahaan yang masih mengikuti masa berlaku HGB induk kawasan.
Persoalan lainnya berkaitan dengan proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi perusahaan atau tenant di kawasan industri yang dinilai masih membutuhkan waktu relatif panjang.
Pada aspek lingkungan, Kemenperin juga menyoroti proses pengurusan persetujuan teknis terkait pengelolaan air limbah, emisi, hingga limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Penyelesaian berbagai hambatan tersebut dinilai penting agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Tri Supondy menegaskan, penyelesaian persoalan kawasan industri tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pengelola kawasan industri untuk menyelaraskan kewenangan dan mekanisme penyelenggaraan perizinan.
Kemenperin berharap koordinasi yang lebih kuat dapat mempercepat penyelesaian berbagai kendala administratif maupun teknis yang selama ini dihadapi pelaku industri.
Dengan proses perizinan yang semakin efektif dan kepastian berusaha yang lebih terjamin, kawasan industri nasional diharapkan semakin menarik bagi investor. Upaya tersebut sekaligus menjadi fondasi untuk memperkuat daya saing industri Indonesia serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor : Rizky
