JATIMPEDIA, Tulungagung - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, terus mendorong kepastian pembaruan perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan kawasan hutan di pesisir selatan. Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan pariwisata tetap berjalan optimal sekaligus menjaga potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan, proses pembaruan PKS hingga kini masih terkendala perubahan regulasi terkait pengelolaan kawasan hutan. Sebelumnya, pengelolaan kawasan berada di bawah Perum Perhutani, namun kini kewenangannya beralih ke Kementerian Kehutanan.
"PKS terkait tata kelola kawasan hutan di pesisir selatan Tulungagung masih belum bisa diperbarui, sehingga kami belum bisa menarik retribusi," ujar Ahmad Baharudin, Kamis.
Menurut Baharudin, ketidakpastian tersebut berdampak langsung terhadap upaya pemerintah daerah mengoptimalkan PAD dari sektor pariwisata. Padahal, kawasan wisata pesisir selatan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk mendukung pendapatan daerah.
Ia menyebutkan, PAD dari sektor pariwisata Tulungagung pada 2025 tercatat hampir Rp2 miliar. Apabila persoalan regulasi dan pembaruan PKS belum segera diselesaikan, penerimaan dari sektor tersebut pada 2026 berpotensi tidak mencapai angka yang sama.
"Kami masih menunggu kepastian terkait perubahan regulasi tata kelola kawasan hutan ini agar tidak kehilangan potensi PAD tersebut," katanya.
Pemkab Tulungagung, lanjut dia, terus berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan status PKS tersebut. Penyelesaian kerja sama pengelolaan kawasan hutan menjadi salah satu agenda yang dinilai perlu segera dituntaskan.
Baharudin menegaskan, setelah perizinan serta kepastian kewenangan dari Kementerian Kehutanan diperoleh, Pemkab Tulungagung siap melakukan penyesuaian pengelolaan sekaligus meningkatkan target PAD sektor pariwisata.
"Kalau PKS bisa segera diperbarui, kami siap menambah target PAD pariwisata untuk meningkatkan capaian PAD Tulungagung," ujarnya.
Editor : Rofiq
URL : https://jatimpedia.id/news-18448-pad-pariwisata-tulungagung-nyaris-rp2-miliar-kini-terancam-hilang
