JATIMPEDIA, Surabaya - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah tidak memberlakukan pembatasan angkutan logistik. Ini menanggapi rencana pemerintah membatasi operasional truk sumbu tiga saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
“Pada periode ini dibutuhkan percepatan, dan percepatan pembangunan berarti arus logistik tidak boleh terhambat,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Rencana ini dinilai berpotensi menghambat arus logistik nasional pada periode akhir tahun yang biasanya menjadi waktu percepatan penyelesaian berbagai program pembangunan. BHS mengusulkan solusi berupa pengaturan jalur distribusi, bukan pelarangan angkutan.
Menurutnya, truk logistik dapat diarahkan melalui jalur utara Jawa, sementara kendaraan pribadi dan angkutan massal menggunakan jalur tengah, tol, atau selatan Jawa. Ia menjelaskan, jalur utara Jawa terhubung langsung dengan pelabuhan besar serta kawasan industri sehingga paling ideal untuk arus barang.
“Mayoritas tujuan distribusi logistik menuju wilayah kepulauan di utara Jawa atau keluar negeri, sehingga tidak boleh dihambat,” katanya.
BHS juga mengingatkan risiko demurrage atau denda akibat keterlambatan pengiriman jika arus logistik terganggu. Keterlambatan tersebut, katanya, dapat membuat biaya logistik tidak kompetitif dibandingkan negara lain.
Menurutnya, truk sumbu tiga justru berperan penting mempercepat distribusi karena kapasitasnya lebih besar dan lebih efisien. “Kalau truk logistik ini tidak bisa jalan, akan muncul hambatan yang bisa memicu kelangkaan barang dan inflasi,” katanya.
BHS menilai pengaturan jalur oleh Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri menjadi solusi terbaik agar kendaraan pribadi tetap lancar tanpa menghambat logistik. “Yang dibutuhkan adalah pengaturan jalur, bukan pembatasan,” ujarnya.
Editor : Taufiq
URL : https://jatimpedia.id/news-13337-bhs-minta-pemerintah-tak-batasi-truk-logistik-selama-nataru
