Misi Dagang Gubernur Khofifah di Kalbar Bukukan Transaksi Rp 109 Miliar

Surabaya, JP  – Kegiatan misi dagang dan investasi di berbagai provinsi di Indonesia terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kali ini, Provinsi Kalimantan Barat menjadi tempat yang dipilih untuk memperluas dan memperkuat perdagangan dan pasar antar daerah serta mempertemukan para pelaku usaha.

Dalam misi dagang dan investasi kali ini, dipimpin oleh Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Jum’at (30/9).

Misi dagang antara Jawa Timur dengan Kalimantan Barat merupakan titik strategis. Hal ini dikarenakan Jatim selalu surplus dalam kaitan perdagangan dengan Provinsi Kalbar.

Berdasarkan data BPS, nilai pembelian/bongkar dari Kalimantan Barat ke Jawa Timur sebesar Rp 590,45 Milyar. Sedangkan nilai penjualan/muat dari Jawa Timur ke Kalimantan Barat sebesar Rp 1,01 Triliun. Sehingga Jawa Timur mengalami Surplus dengan Kalimantan Barat sebesar Rp. 1,60 Triliun.

Tidak hanya itu, Jawa Timur berkontribusi sebesar 23,21% terhadap total nilai penjualan Kalimantan Barat dan berkontribusi sebesar 3,21% terhadap total nilai pembelian Kalimantan Barat.

Bahkan, dalam transaksi misi dagang dan investasi Jatim dengan Kalbar kali ini, Sampai dengan pukul 17.00 WIB, total transaksi yang tercatat sudah mencapai Rp. 109,305 Milyar dengan jumlah transaksi sebanyak 28 transaksi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan misi dagang dan investasi antar daerah ini memberikan kontribusi yang cukup siginifikan bagi neraca perdagangan barang dan jasa Jawa Timur. Hal ini dikarenakan berdasarkan data BPS, surplus perdagangan barang dan jasa Jawa Timur lebih banyak disumbangkan oleh perdagangan antar daerah.

Pada Semester I 2022, ketika net ekspor perdagangan luar negeri defisit Rp 56,21 triliun, justru net ekspor perdagangan antar daerah menunjukkan surplus Rp 151,37 triliun, sehingga secara total neraca perdagangan barang dan jasa Jawa Timur mengalami surplus Rp 95,16 triliun.

“Alhamdulillah pada Misi Dagang kali ini jumlah transaksi per pukul 17.00 WIB tercatat mencapai Rp 109,305 milyar dengan 28 transaksi. Misi dagang dan investasi ini menjadi bagian dari ihtiar Pemprov Jatim untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus kerjasama antar daerah yang diharapkan bisa saling menemu kenali potensi masing masing daerah khususnya terkait volatile food di saat kita berusaha mengendalikan inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat seperti sekarang ini,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (30/9).

Tidak hanya itu, kata Khofifah, pelaksanaan misi dagang dan investasi ini juga sesuai arahan Presiden Jokowi yang meminta semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi maupun kab/kota untuk bersama-sama bergotong royong menghadapi inflasi. Sehingga, pelaksanaan misi dagang ini menjadi bagian dari penguatan jejaring konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan neraca perdagangan dalam negeri.

“Di setiap misi dagang Pemprov Jatim selalu membawa para pelaku usaha lokal dari masing-masing daerah termasuk para pelaku UMKM. Sehingga ini juga menjadi satu upaya dalam Peningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam belanja pemerintah dari kedua provinsi,” jelasnya.

Menurutnya, Kegiatan Misi Dagang Provinsi Jatim ini merupakan upaya fasilitasi Pemprov Jatim untuk mempertemukan para pelaku usaha dari Jatim dan Provinsi Mitra dalam menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, agribisnis dan peluang investasi lainnya secara terintegrasi.

“Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi substitusi impor (bahan baku) dan kebutuhan lainnya yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri,” katanya.

Untuk diketahui, misi dagang dan investasi ini diikuti 149 Pelaku usaha dari kedua provinsi, yang terdiri dari 49 Pelaku Usaha dari Provinsi Jawa Timur, dan 100 pelakup usaha dari Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun potensi komoditi dari Jatim yang akan ditransaksikan dalam misi dagang dan investasi ini antara lain Produk hasil pertanian (beras, jagung, bawang merah, bawang putih), Produk hasil perkebunan (pala, rempah-rempah, coklat), Jasa (ekspedisi/logistik, jasa transportasi laut/kepelabuhan, pemakaian gudang dan kebutuhan pameran, perhotelan dan properti), serta produk lain seperti pupuk dolomit, keramik dan granit tile, dan alat kesehatan.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengatakan bahwa bahwa dalam rangka optimalisasi muatan berangkat dan muatan balik untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya, diperlukan suatu upaya yaitu kegiatan kerja sama guna mewujudkan integrasi pasar dalam negeri masuk peningkatan perdagangan antar pulau.

Salah satu upaya Pemprov Jatim dalam rangka penguatan Perdagangan Antar Pulau Antar Provinsi, adalah dengan membangun konektivitas antar provinsi. Dimana sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menjalin kerjasama ekonomi antar Provinsi dengan membentuk Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di sejumlah Provinsi mitra dagang.

“Kantor Perwakilan Dagang (KPD) merupakan infrastruktur promosi produk unggulan dari Provinsi Jawa Timur dan sampai saat ini Provinsi Jawa Timur sudah memiliki 26 Kantor Perwakilan Dagang offline dan online di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua,” katanya.

Kantor Perwakilan Dagang offline ada di 20 Provinsi, antara lain : Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Sebelumnya, Sekdaprov Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes mengatakan bahwa Pemprov Kalbar menyambut baik misi dagang ini dan siap melakukan kerjasama antar kedua daerah. Menurutnya, sektor yang memiliki kontribusi cukup tinggi pada PDRB Kalbar yakni pertanian, industri, konstruksi, pengolahan dan pertambangan.

Sedangkan berdasarkan data perdagangan antar pulau yang tercatat di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Pontianak, data bongkar muat barang dari dan ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dari periode 2021 sampai dengan periode Agustus 2022, komoditas yang berasal dari Jatim diantaranya beras, tepung, garam, oli, Gula, kacang, kacang kedelai, jagung, minyak goreng, pupuk, pakan ternak dan hewan ternak.

“Kerjasama antara Jatim dan Kalbar ini sebenarnya sudah terjalin lama antara kedua daerah. Semoga adanya misi dagang ini mampu memberikan dampak positif pada perdagngan kedua wilayah,” katanya.

Dalam kesempatan ini, turut dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemprov Jawa Timur dengan Pemprov Kalimantan Barat terkait perdagangan maupun kerjasama pembangunan di kedua wilayah.

MoU tersebut yakni antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Prov. Jatim dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar, Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim dan Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim dan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar.

Kemudian Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dan Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalbar, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar, Dinas Peternakan Prov. Jatim dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalbar, dan Dinas Perkebunan Prov. Jatim dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalbar.

Perjanjian kerjasama ini juga dilakukan oleh beberapa organisasi pelaku usaha seperti HIPMI Provinsi Jatim dan HIPMI Prov. Kalbar, serta IWAPI Prov. Jatim dan IWAPI Prov. Kalbar. (eka)