Menteri Karding : 97 Persen PMI Alami Kekerasan Karena Berangkat Secara Ilegal
JATIMPEDIA, Gresik – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meluncurkan program Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman dan Sejahtera) sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem migrasi aman dan berkelanjutan.
Peluncuran dilakukan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, didampingi Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, di Wahana Ekspresi Poeponegoro (WEP) Jum’at (11/7/2025).
Desa Migran Emas yang diluncurkan di antaranya, Desa Campurejo, Desa Dalegan, Desa Ngemboh, Desa Cangakan dan Desa Mentaras. Kelima desa tersebut diproyeksikan menjadi model pengelolaan migrasi pekerja secara aman, legal, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi desa.
Menteri PPMI Abdul Kadir Karding mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik yang mempunyai langkah langkah maju soal pekerja migran. Salah satunya akan membentuk Migran Center sebagai upaya untuk melengkapi calon pekerja migran dengan skil, atau softskil serta bahasa sebelum berangkat ke luar negeri.
“Kita tidak membatasi masyarakat yang akan bekerja di luar negeri tidak. Tetapi pemerintah daerah berusaha membekali peningkatan kapasitas SDM dengan skil yang bagus, agar pekerja migran punya talenta dan skil saat bekerja diluar Negeri, ” harapnya.
Dikatakan, Kementrian P2MI merupakan Kementrian baru di era Presiden Prabowo Subianto, ditugaskan dalam dua mandat pokok. Pertama kurangi atau hilangkan tindakan kekerasan, tindakan eksploitasi, tindakan ketidakadilan hak hak asasi maupun TPPO. Kedua tugas kementrian ini adalah menempatkan orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan prosedural dan skil yang baik.
“Berdasarkan data Kementrian, semua pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan eksploitasi antara 95 – 97 persen terjadi karena berangkat secara non prosedural atau ilegal. Baik lewat calo, lewat sindikat itu rawan mengalami masalah. Karena mereka tidak mengantongi syarat syarat tertentu atau hanya bermodal paspor dan visa turis, “ungkapnya.
Selain itu, Karding menegaskan, pentingnya regulasi dan komitmen dari seluruh pihak, termasuk perangkat desa dan pemerintah kabupaten, dalam memastikan tata kelola migrasi yang sesuai prosedur. Ia memgimbau kepala desa untuk mengkontrol warganya yang bekerja sebagai migran secara prosedural dan dibekali dengan sertifikasi, BPJS Kesehatan, kontrak kerja yang jelas yang sudah diatur hak dan kewajiban pemberi kerja.
“Peluang kerja di luar negeri sejak 1 Januari hinggal 9 Juli 2025 tercatat 381.066 lowongan kerja. Total penyerapan sebanyak 28,648 atau sebesar 7,52 persen, sehingga sisa lowongan yang tersedia berjumlah 352,418, ” ujarnya.
Desa Migran Emas bentuk komitmen KP2MI untuk menciptakan ekosistem perlindungan PMI dan keluarganya. Mulai dari desa sebagai pintu paling pertama masuknya informasi dan sindikasi TPPO, penipuan peluang kerja, serta keberangkatan ilegal PMI. Menurut dirinya, lulusan SMA dan SMK menjadi penyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia.
“Lulusan SMK/SMA di Indonesia dari data BPS sejak Februari 2025 menyumbang 50,4 persen atau 3,66 juta orang dari 7,28 juta pengangguran, “terangnya.
Ia menambahkan, bekerja di luar negeri tidak hanya soal penghasilan tinggi seperti profesi perawat di negara Jepang, yang bisa menghasilkan Rp 15–25 juta per bulan tetapi juga soal peningkatan kapasitas SDM. Tetapi pekerja migran yang kembali ke tanah air membawa pengalaman, keterampilan, dan budaya kerja yang positif.
“Dengan adanya Migran Center, diharapkan PMI yang pulang bukan hanya membawa uang, tetapi juga budaya hidup sehat, bersih, disiplin. Selain itu PMI juga sudah mempunyai keterampilan yang bisa ditularkan ke lingkungan sekitar, ” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengapresiasi peluncuran Desa Migran Emas oleh Kementrian PPMI. Menurut bupati, ini bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah, khususnya dalam hal perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Perlindungan PMI menjadi salah satu prioritas Nawakarsa kami. Kabupaten Gresik akan terus mendorong isu kunci ini dengan berbagai inovasi yang mendekatkan keberpihakan kepada PMI. Bahkan anak anak PMI yang saat ini belum terjamah sistem perlindungan, “ujarnya.
Mantan Ketua DPRD Gresik itu mengatakan, Gresik bukan menjadi satu satunya kantong PMI di Jawa Timur. Tetapi Gresik punya data PMI yang ada di wilayah utara, kemudian dua kecamatan di Bawean yang rata rata menjadi pekerja Migran.
Dijelaskan, dominasi negara tujuan 76 persen PMI Gresik terdaftar memilih Malaysia sebagai negara tujuan utama, diikuti Hongkong dan Taiwan. Terdapat 3,024 PMI asal Gresik yang tercatat secara resmi. Dengan sebaran terbesar berasal dari Kecamatan Dukun 26%, Kecamatan Panceng 18 %, Kecamatan Ujungpangkah 14% dan Bawean 12%.
“Angka ini mencerminkan konsentrasi migrasi pada wilayah wilayah pesisir dan Agraris yang memiliki tekanan ekonomi tinggi. Banyak PMI yang berangkat tidak melalui administrasi yang benar. Ada dua akar masalah kenapa masyarakat berangkat sebagai pekerja Migran yaitu faktor ekonomi dan pendidikan, “ucap Gus Yani sapaan akrab bupati.
Pemkab Gresik, lanjut Gus Yani, berkomitmen untuk terus memperkuat regulasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung tata kelola migrasi yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan. Salah satunya melalui peluncuran Desa Migran Emas
“Selain itu, Pemkab Gresik nanti akan membentuk Migran Center sebagai langkah literasi mendorong kemampuan SDM. Untuk memastikan pekerja yang akan berangkat mempunyai skil didukung dengan bahasa dan mental yang bagus, “tandasnya. (sat)
