KPPN II Surabaya Sebut Penerimaan Negara Hingga Juli 2025 Tercapai 85 Persen
JATIMPEDIA, Surabaya – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Surabaya II, memaparkan kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Juli 2025, dalam sebuah forum daring bersama para pemangku kepentingan. Realisasi pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp961,38 miliar atau 85,51 persen dari target Rp1,125 triliun.
Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan posisi pada Juni 2025 yang baru mencapai 73,66 persen. Kepala KPPN Surabaya II, Marno, mengungkapkan bahwa kategori Pendapatan Lainnya telah melampaui target Rp555 miliar, dengan realisasi sebesar Rp567,65 miliar atau 102,49 persen.
Sementara itu, pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp393,73 miliar atau 69,03 persen dari target Rp570 miliar. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, Pendapatan Lainnya tumbuh 5,82 persen, dan pendapatan BLU meningkat 25,21 persen.
“Kontribusi PNBP semakin kuat sebagai penopang penerimaan negara,” ujar Marno.
Dari sisi belanja pemerintah pusat, komponen belanja terbesar masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp2.007,55 miliar atau 49,64 persen dari total belanja pusat. Selanjutnya adalah belanja barang sebesar Rp986,87 miliar, belanja modal Rp117,41 miliar, dan bantuan sosial Rp12,69 miliar.
Untuk transfer ke daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi yang terbesar dengan realisasi Rp3.636,68 miliar atau 34,35 persen. Disusul oleh DAK Non-Fisik sebesar Rp2.405,69 miliar, Dana Bagi Hasil Rp1.579,67 miliar, Dana Insentif Fiskal Rp27,25 miliar, dan DAK Fisik Rp4,47 miliar.
Meski secara umum capaian kinerja positif, Marno mengingatkan bahwa masih terdapat satker dengan serapan belanja barang dan belanja modal di bawah 30 persen. Ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan anggaran bagi satker-satker tersebut.
“ Pemerintah juga harus memperbaiki pola serapan yang selama ini menumpuk di akhir tahun, agar multiplier effect ke ekonomi riil bisa lebih cepat dirasakan masyarakat,” jelasnya mengutip pernyataan dari seorang peneliti dan ekonom.
Sebagai penutup, Marno menegaskan komitmen KPPN Surabaya II dalam menjaga integritas layanan. “APBN adalah amanah rakyat. Seluruh layanan di KPPN gratis tanpa biaya. Kami mengajak semua pihak untuk menolak dan melaporkan setiap bentuk gratifikasi maupun korupsi,” katanya mengakhiri. (ind)
