Indonesia-Jepang Perkuat Kolaborasi Hadapi Dampak Tarif Impor AS
JATIMPEDIA, Italia – Pemerintah Indonesia dan Jepang tengah memperkuat sinergi dalam merespons kebijakan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat. Isu ini menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan antara Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Keuangan Jepang, Katsunobu Kato, yang berlangsung di sela acara ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting di Milan.
Dikutip dari DDTCNEWS, Sri Mulyani menjelaskan, kedua pihak menyoroti dampak kebijakan tarif AS, khususnya pada industri otomotif dan elektronik—dua sektor vital dalam perdagangan global. Jepang, yang memiliki pengalaman panjang terkait perang tarif dengan AS di masa lalu, turut membagikan pandangan strategisnya kepada Indonesia. “Pengalaman Jepang pada era 1980-an menjadi pelajaran penting bagi kita dalam menentukan arah kebijakan yang adaptif dan bijak,” ujarnya melalui akun Instagram, Senin (5/5).
Saat ini, Indonesia disebut telah mengambil langkah proaktif sebagai salah satu negara yang lebih dulu melakukan pendekatan dan negosiasi dengan AS. Pemerintah RI juga telah menyiapkan paket kebijakan menyeluruh yang meliputi isu hambatan tarif, non-tarif, dan juga defisit perdagangan yang menjadi sorotan utama AS.
Di tengah dinamika tersebut, Indonesia dan Jepang sepakat bahwa penguatan hubungan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Tenggara menjadi kunci stabilitas kawasan. Menurut Sri Mulyani, kedekatan antarnegara ASEAN+3 secara budaya, geografi, dan sejarah menjadi modal besar dalam memperkuat fondasi kerja sama.
ASEAN+3 adalah forum yang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN, bersama tiga mitra utama yakni Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Forum ini berfokus pada pengembangan kolaborasi ekonomi, keuangan, dan perdagangan lintas kawasan.
Sebagai informasi, kebijakan bea masuk resiprokal sebesar 32% dari AS atas produk-produk dari Indonesia yang semula akan diberlakukan mulai 9 April 2025, kini ditunda selama 90 hari. Pemerintah Indonesia saat ini masih dalam tahap negosiasi teknis dengan delegasi AS untuk membahas rincian penerapan kebijakan tersebut.(raf)
