Dukung Pemkot Surabaya, Waringin Hospitality Gunakan Produk UMKM Lokal
Surabaya, JP – Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, menjalin kerja sama dengan 58 hotel berbintang di wilayahnya agar menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
Kebijkan ini didukung sepenuhnya oleh kalangan perhotelan di Surabaya. Menurut Devi Marketing Komunikasi Waringin Hospitality, pengelola hotel Luminor dan 88 di Surabaya mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut.
Sejak lama pihaknya menggandeng UMKM di Surabaya dan jaringan Waringin Hospitality. Seperti yang dilakukan Hotel Luminor Surabaya, pihaknya memanfaatkan produk tempe produksi kampung tempe yang ada di sekitar hotel.
“Program pemkot tersebut sangat baik untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, sekaligus agar terjalin hubungan harmonis dengan masyarakat. Kami sudah melaksanakan dengan mengajak perajin tempe menggunakan produk mereka untuk divisi F&B kami,” kata Devi Widia Permata.
Ditambahkan, pihaknya sangat mendukung upaya untuk menggeliatkan UMKM. Semua akan berpartisipasi untuk memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan sekitar mulai dari pekerja yang berasal dari warga sekitar, serta UMKM.
Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulis di Surabaya, Selasa, mengatakan untuk menjaga stabilitas ekonomi di Kota Pahlawan, pihaknya meminta dukungan dari seluruh hotel memberdayakan masyarakat sekitar dan UMKM.
“Pemkot Surabaya akan melatih masyarakat agar bisa memenuhi standar keperluan hotel,” katanya.
Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Penggunaan Produk UMKM Pemberdayaan Masyarakat antara Pemkot Surabaya dan 58 hotel berbintang tersebut dilakukan Senin (12/9/2022).
Eri mengatakan ke depannya, sebagian anggaran dalam APBD Surabaya 2023 akan dialokasikan untuk pemberdayaan UMKM di Kota Pahlawan.
Menurut dia, penggunaan produk UMKM di Surabaya, mampu memberikan semangat kepada para pelaku UMKM untuk menggeliatkan dan membangkitkan perekonomian di daerahnya.
Untuk itu, kata Eri, pemkot akan melakukan pengecekan kualitas produk UMKM sebelum nantinya didistribusikan ke hotel-hotel di Surabaya.
“Itu adalah tanggung jawab Pemkot Surabaya. Kalau tidak sesuai dengan standar, bisa ditolak. Kalau berhasil sesuai standar, maka tolong bantu warga Surabaya,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan penandatanganan NKB itu merupakan kelanjutan dari periode pertama pada 18 Maret 2022 yang diikuti 46 hotel.
Poin-poin yang ditandatangani antara Pemkot Surabaya dan para general manager (GM) hotel antara lain pemilihan batik UMKM yang akan digunakan untuk seragam karyawan hotel, penggunaan sandal hotel, pengerjaan laundry hotel, pemilihan bahan baku makanan, hingga penyerapan tenaga kerja dari warga sekitar. (eka)
