Buka Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa, Wabup Alif Minta Pemdes Kelola Anggaran Transparan dan Akuntabel
JATIMPEDIA, Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPK Perwakilan Jatim, Yuan Candra Djaisin dan Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor.
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif mengapresiasi kegiatan sosialiasi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dirinya berharap kegiatan tersebut memberikan pemahaman pemerintah desa (pemdes) untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan.
“Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa, menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di tingkatan pemerintahan desa. Khususnya perangkat desa dalam mewujudkan trasparansi dan akuntabilitas keuangan desa, “ujar dokter Alif sapaan akrab wabup.
Suami dari dr Shinta Puspitasari itu menjelaskan, Kabupaten Gresik, menyimpan banyak sekali potensi, yang tentunya bisa dan perlu untuk dikembangkan dan menjadi perhatian kita semua. Salah satu cara dan fokus kami dalam membangun Kabupaten Gresik adalah melalui pemanfaatan dan pengoptimalisasian pengelolaan dana desa.
“Dengan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel, Indeks desa Kabupaten Gresik pada tahun 2025 ini. Untuk status desa mandiri berhasil mencapai 88 persen atau 290 dari 330 desa sudah berada dalam status desa mandiri yang nantinya akan meningkat menjadi 100 persen di tahun 2026, “ungkapnya.
Komitmen Pemkab Gresik, lanjut dokter Alif, dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana desa tentunya tidak hanya menjadi ucapan manis semata. Hal ini tentu dibuktikan bersama dengan inovasi yang dikembangkan, prestasi yang dicapai, dan dampak yang dirasakan oleh Masyarakat.
“Pemkab Gresik terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk Masyarakat. Kualitas Aparatur dari Tingkat desa sampai kabupaten tentunya menjadi kunci dari peningkatan pelayanan tersebut melaui Inovasi. Di antaranya, klinik desaku, desa digital, BUMdes, jaminan ketenagakerjaan, Nawakarsa Award, siskeudes-link dan Musdes serentak KDMP, “terangnya.
Dikatakan, berbagai inovasi yang terus dikembangkan tentunya akan menjadikan Kabupaten Gresik sebagai kabupaten yang unggul. Komitmen, keseriusan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui inovasi-inovasi sebagai upaya pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang baik memberikan hasil yang memuaskan.
“Berbagai inovasi dan prestasi yang didapatkan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa Pemerintah Kabupaten Gresik sudah berjalan menuju arah yang tepat. Tentunya hal ini bisa dicapai berkat kerjasama yang baik dari masing-masing _stakeholder_, baik pemerintah, swasta dan masyarakat, “pungkasnya.
Selanjutnya, Anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan materi terkait peran pengawasan DPR dalam meingkatkan transparansi dan akuntabilitas dana desa. Dilanjutkan materi oleh Kepala BPK perwakilan Provinsi Jatim terkait gambaran umum dana desa, pemeriksaan BPK atas pengelolaan dana desa, serta hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dana desa di Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh Wakil Bupati Gresik Aslichul Alif bersama Ketua BPK Perwakilan Jatim yang di moderatori oleh Kepala Inspektorat Gresik Achmad Hadi. Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gresik, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Gresik, Inspektorat, serta kepala desa se Kabupaten Gresik.(ind)
