Pemerintahan

Prevalensi Stunting Banyuwangi Tinggal Dua Persen

JATIMPEDIA, Banyuwangi –  Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan hingga tersisa hanya dua persen. Capaian ini merupakan hasil kerja komprehensif dari hulu ke hilir dengan melibatkan banyak pihak dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan stunting menjadi prioritas utama dalam pembangunan sektor kesehatan. Komitmen pemerintah daerah adalah mencegah bayi lahir dalam kondisi stunting dan memastikan tidak ada balita stunting yang terabaikan.

“Hal ini sesuai dengan komitmen pemkab agar tidak ada bayi baru yang lahir stunting. Jangan ada pula bayi dan balita stunting yang tidak tertangani,” ujar Ipuk, Sabtu (15/6/2025).

Penanganan stunting di Banyuwangi melibatkan berbagai sektor, tidak hanya kesehatan, namun juga aspek lingkungan, pola asuh, hingga pendidikan. Di bidang kesehatan, intervensi dimulai sejak remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, hingga balita dengan pendampingan gizi dan kesehatan.

Baca Juga  Dukung Literasi Keuangan di Banyuwangi, Bank Jatim Bukakan Rekening 1.000 Siswa

Strategi “keroyokan” ini melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, bahkan pedagang sayur keliling (mlijoan) yang diberi edukasi mengenai ibu hamil berisiko tinggi dan balita stunting. Ketika mereka menemukan warga dengan potensi stunting, informasi diteruskan ke puskesmas atau kader posyandu.

Program Banyuwangi Tanggap Stunting menjadi motor utama dalam upaya ini. Selain itu, Pemkab juga menggulirkan program “charity hari belanja” setiap tanggal cantik (1/1, 2/2, dst) untuk membantu keluarga pra sejahtera, termasuk ibu hamil dan balita stunting.

Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM) menunjukkan tren penurunan prevalensi yang konsisten: tahun 2021 tercatat 8,64% (4.730 kasus), tahun 2022 turun menjadi 3,95% (2.704 kasus), tahun 2023 menjadi 3,53% (2.555 kasus), dan tahun 2024 menyentuh 2,44% (2.269 kasus).

Baca Juga  Kemenkes Tempatkan Dokter Spesialis Kandungan di RSUD Besuki

Dalam upaya preventif, pemkab juga menggandeng Pengadilan Agama untuk mencegah perkawinan anak. Di sekolah-sekolah menengah, dibentuk Duta Pencegahan Perkawinan Anak untuk mengedukasi remaja tentang risiko pernikahan dini.

“Ini semua adalah kerja kolektif seluruh elemen masyarakat. Dengan sinergi ini, kita terus berupaya agar generasi Banyuwangi tumbuh sehat dan kuat,” kata Ipuk.(sat)