19.862 RSUD Situbondo Manfaatkan Program Sehat Gratis
JATIMPEDIA, Situbondo – Manajemen RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo, mencatat 19.862 pasien memanfaatkan Program Sehat Gratis (Sehati) berbasis KTP elektronik selama periode 2022 sampai dengan Agustus 2024.
Direktur RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo, Roekmy Prabarini Ario di Situbondo, Senin, menjelaskan Program Sehati besutan Bupati Situbondo Karna Suswandi itu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kurang mampu dan bagi yang tidak tercover pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Alhamdulillah, Program Sehat Gratis berbasis KTP elektronik ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin, sehingga banyak masyarakat menggunakan program layanan kesehatan gratis tersebut,” ujarnya.
Roekmy menyebutkan pada tahun 2022 pasien pengguna Program Sehati untuk rawat inap tercatat sebanyak 2.558 orang dan rawat jalan 3.761 orang.
Pada 2023 pasien rawat jalan pengguna Program Sehati 3.293 orang dan rawat inap sebanyak 5.889 orang, pada 2024 sampai dengan Agustus 2024 untuk rawat inap 1.578 orang dan rawat jalan 2.783 orang.
“Jadi total masyarakat memanfaatkan Program Sehati dari 2022 sampai Agustus 2024 baik rawat inap dan rawat jalan di RSUD dr Abdoer Rahem mencapai 19.862 orang,” kata Roekmy.
Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo menyebutkan sejak 2021 sampai dengan Juli 2024 tercatat sekitar 44 ribu pasien menggunakan Program Sehati.
Pemkab Situbondo mempertahankan Program Sehati karena dibutuhkan oleh masyarakat dan selain itu ada layanan yang tidak bisa dibiayai oleh BPJS Kesehatan dan hanya bisa dibiayai oleh Program Sehati, seperti Kejadian Luar Biasa (KLB), percobaan bunuh diri, kecelakaan tunggal, dan layanan lainnya.
Layanan kesehatan gratis berbasis KTP elektronik merupakan salah satu program prioritas Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Wakil Bupati Khoirani.
Program Sehati efektif dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum tercatat sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program tersebut hadir untuk memangkas persyaratan yang terlalu birokratis, memudahkan masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, rawat inap maupun rawat jalan.(sat)