Bupati dan Wabup Gresik Klaim Mampu Turunkan Kemiskinan
JATIMPEDIA, Gresik – Sejak dilantik sebagai Bupati Gresik dan Wakil Bupati Gresik pada 2021 silam, pasangan Fandi Akhmad Yani bersama Aminatun Habibah mampu mengentas kemiskinan dan menurunkan angka kemiskinan terendah dalam 10 tahun terakhir.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur merilis pada 2024 persentase angka kemiskinan di Kabupaten Gresik berada di angka 10,32% atau sebanyak 142.390 jiwa. Jumlah ini, turun dari sebelum keduanya menjabat pada 2021 sebesar 12,42% atau sebanyak 163.350 jiwa. Sementara secara year on year (yoy) dibanding 2023 turun dari angka 10,96% (149,750 jiwa).
Meski sempat disibukkan penanganan pandemi covid di awal menjabat namun Bupati Yani dan Wabup Aminatun Habibah tetap berkomitmen untuk mengentas kemiskinan. Upaya ini menjadikan Kabupaten Gresik sebagai salah satu daerah terdepan dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
Secara rata-rata di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik berhasil menunjukkan penurunan kemiskinan yang lebih signifikan sebesar 2,10% sejak tahun 2021 hingga 2024. Sementara itu, rata-rata Provinsi Jawa timur berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 1,61% dalam periode yang sama.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Gresik secara terintegrasi melakukan kolaborasi dengan efektif antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, serta sektor pendidikan dan ekonomi. Hasilnya Gresik tidak hanya berhasil mengurangi angka kemiskinan ekstrem tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati sekaligus koordinator Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gresik Aminatun Habibah mengatakan, selama tiga tahun terakhir trend kemiskinan di wilayahnya terus mengalami penurunan.
“Alhamdulillah, selama tiga tahun terakhir terhitung dari 2021, Gresik berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 2,1% pada 2024,” katanya, Rabu (7/8/2024).
Wabup menambahkan, capaian ini bukan merupakan garis finish bagi dirinya dan Bupati Fandi Akhmad Yani. Karenanya, hingga saat ini upaya pengentasan kemiskinan tanpa henti dilakukan dengan sinergi baik antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik maupun dengan instansi lain.
Program bantuan langsung tunai secara rutin disalurkan kepada keluarga yang sangat membutuhkan, Tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan daya beli. Selain itu, pelatihan keterampilan kerja diberikan kepada masyarakat kurang mampu, membantu mereka memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur dasar di desa juga menjadi perhatian, dengan proyek-proyek seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang dirancang untuk memudahkan akses dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Program pemberdayaan ekonomi lokal juga didorong, termasuk dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta bantuan modal bagi wirausaha lokal,” terang Wabup Gresik.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk pengembangan ekonomi lokal, dan lembaga pendidikan serta pelatihan memberikan kursus yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Dijelaskan, Pemkab juga aktif bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah dan akademisi untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Seperti halnya lewat Baznas yang memberikan bantuan produktif bagi masyarakat, dan beasiswa pendidikan untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat. (ind)
