Miliki Kendaraan Listrik, Kini Tersedia 3.457 Unit SPKLU dan SPBKLU per Juni 2024
JATIMPEDIA, Surabaya – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), seiring dengan terus meningkatnya populasi kendaraan listrik di Tanah Air.
Koordinator Tarif dan Subsidi Listrik Kementerian ESDM Ario Panggi Pramono Aji mengatakan, pihaknya berhasil menyebarkan 3.457 SPKLU dan SPBKLU di seluruh Indonesia hingga Juni 2024. “SPKLU dan SPBKLU per Juni 2024 jumlahnya di data kami sekitar 3.457 unit, 1575 unit adalah SPKLU dan 1882 unit SPBKLU,” kata Ario dikutip Jumat (2/8/2024).
Lebih lanjut, Ario menyambut baik dengan dikeluarkannya aturan stratifikasi tarif listrik untuk pelebaran batas daya pada beberapa golongan tarif listrik PT PLN (Persero). Sebab, dengan adanya aturan tersebut pihaknya berharap dapat mendorong lebih banyak lagi SPKLU dan SPBKLU di Indonesia.
“Dan tentu saja harapan akhirnya adalah mendukung ekosistem mobil listrik ini bisa berjalan dengan baik untuk mendukung transisi energi kedepannya,” ucapnya.
Adapun, Kementerian ESDM melaporkan realisasi pembangunan stasiun pengisan baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) telah mencapai 2.704 unit hingga akhir 2023.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, realisasi pembangunan infrastruktur pengisian baterai kendaraan listrik itu mencapai 261% dari target yang dipatok sepanjang tahun lalu sebesar 1.035 unit.
“Kelihatannya masih di Pulau Jawa yang dominan,” kata Jisman.
Perinciannya, pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) telah mencapai 932 unit secara nasional. Sisanya, stasiun pengisian baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) sebesar 1.772 unit.
Jisman mengatakan, kementeriannya tengah mendorong investasi infrastruktur pengisian baterai itu melebar ke daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, infrastruktur kendaraan listrik nasional bisa merata di seluruh daerah nantinya. “Kami sudah minta supaya mulai sekarang itu sudah dibuat konsep yang mengarah pada roadmap jangan menumpuk di Jakarta saja atau di Jawa,” tandas dia.(cin)
