Pemerintah Bidik Penyelesaian 41 Proyek Strategis Nasional Tahun 2024
JATIMPEDIA, Jakarta –Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), menyampaikan target pemerintah untuk menyelesaikan 41 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2024.
“Sejak 2016 hingga Februari 2024, sudah ada 195 PSN yang selesai dan beroperasi dengan total nilai Rp1.519 triliun. Sementara itu, 77 proyek dan 13 program masih dalam tahap konstruksi atau operasi parsial, dengan nilai mencapai Rp2.960,7 triliun,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers setelah Rapat Internal PSN yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin (18/3).
Dari 41 PSN yang ditargetkan selesai pada tahun 2024, terdiri dari 5 proyek yang direncanakan selesai antara Januari hingga Maret 2024, 24 proyek pada periode April hingga September 2024, dan 12 proyek pada periode Oktober hingga Desember 2024. Namun, dari 36 PSN yang ditargetkan selesai antara April hingga Desember 2024, beberapa di antaranya menghadapi berbagai tantangan terutama terkait pengadaan lahan dan tata ruang.
“Dukungan dari semua pihak sangatlah penting untuk mencapai target Proyek Strategis Nasional,” ujar Airlangga.
Airlangga juga menyoroti beberapa PSN secara khusus. Misalnya, PSN Jalan Tol Gilimanuk–Negara–Pekutatan–Antosari–Mengwi yang membutuhkan dukungan dalam pengadaan lahan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) karena terjadi perubahan skema dari unsolicited menjadi solicited. Untuk itu, PSN ini memerlukan arahan terkait alokasi anggaran pengadaan tanah melalui LMAN sekitar Rp3,9 triliun.
Selanjutnya, PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak dan Kawasan Industri Terpadu Batang juga membutuhkan perhatian khusus terkait dengan proses pelepasan kawasan hutan, kompensasi hak ulayat, serta insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Dalam rapat internal tersebut, juga diungkapkan adanya 14 usulan PSN baru periode November 2023 hingga Februari 2024, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesiapan proyek, sumber pembiayaan, dampak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan dari berbagai Kementerian. Selain itu, terdapat juga 2 usulan penyesuaian nomenklatur dan penambahan lingkup program pada daftar PSN.
“Ada juga penyesuaian nomenklatur PSN, yang melibatkan perubahan dalam ruang lingkup proyek itu sendiri,” jelas Airlangga.(raf)
