Bupati Lamongan Terima Evaluasi SAKIP dari Menpan RB
Jakarta, JP – Pemkab Lamongan menyatakan komitmen melaksanakan arahan Presiden RI Joko Widodo tentang reformasi birokrasi. Birokrasi diharapkan dapat memberikan dampak yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat dan bukan sekedar administrasi, selain itu birokrasi juga harus lincah dan cepat.
Usai menerima hasil evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi tahun 2022, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengaku, dia bangga dengan seluruh masyarakat Lamongan juga aparatu pemerintah Kabupaten Lamongan.
Hal tersebut dikarenakan Pemkab Lamongan dapat mempertahankan predikat nilai evaluasi SAKIP tahun 2022 untuk tetap berada pada nilai A, dimana pada tahun 2021 Lamongan berhasil meraih predikat A dengan nilai 81,59.
Selain itu, pada kesempatan tersebut Pak Yes juga menerima evaluasi RB Lamongan yang mengalami peningkatan, dari predikat B di tahun 2021 dengan nilai 68,35 meningkat menjadi BB pada tahun 2022.
Dikatakan, untuk saat ini pihaknya belum mendapatkan LHE (Laporan Hasil Evalusi) dari Kemenpan. Namun dia bangga dengan masyarakat Lamongan, jajaran aparatur Pemkab Lamongan.
Sebab, kata Pak Yes, mereka mampu mempertahankan predikat SAKIP kita tetap A di tahun ini. Selain itu juga mampu meningkatkan nilai RB kita dari yang awalnya B menjadi BB, ini merupakan hal yang luar biasa dan sangat perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan kedepannya.
“Semoga kedepan kita mampu mewujudkan reformasi birokrasi yang dapat dirasakan secara langsung dampaknya oleh masyarakat, dan yang paling penting tidak mbulet,” ucap Pak Yes saat ditemui setelah menerima hasil evaluasi dari Kemenpah-RB.
Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, mengatakan, birokrasi jangan mbulet, harus berdampak.
“Kepala daerah yang hadir di tempat ini adalah termasuk kepala daerah dan teman-teman dari kementerian/lembaga yang kerjanya sudah berdampak. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita tingkatkan,” kata Menpan-RB Anas.
Mantan Bupati Banyuwangi juga menyampaikan bahwa indikator penilaian RB (Reformasi Birokrasi) saat ini dan kedepannya akan lebih tajam dan terintegrasi dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.
Dimana sebelumnya tujuan RB ini sangat lebar dengan meliputi 3 sasaran RB, 8 area perubahan, dan 11 sasaran program dengan fokus problem hulu, kedepan melalui RB tematik fokus tujuan hanya pada 2 sasaran, yakni general dan tematik (pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah) dengan menggunakan fokus pelaksanaan problem dari hulu ke hilir.
Selain itu, Azwar Anas juga mengungkapkan terkait 4 syarat agar dapat tercapai keberhasilan dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun 4 syarat yang harus dimiliki ini adalah komitmen, menyelesaikan akar masalah, kolaborasi, dan Inovasi.
“Sering disampaikan oleh Bapak Presiden, kita akan menuju 4 besar ekonomi di dunia tahun 2050. Tentu perlu ASN yang profesional, perlu SDM yang cukup, dan mudah-mudahan ini bisa kita persiapkan dengan baik, termasuk juga menyiapkan anak-anak balita kita dengan gizi yang cukup dalam rangka menghadapi 2050 yang akan datang,” pungkas Menpan-RB Anas. (sat)
