Wagub Emil Harapkan Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Hadirkan Keterbukaan dan Kemudahan Akses Informasi Bagi Masyarakat
Jakarta, JP – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berharap uji publik keterbukaan informasi badan publik yang diadakan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI tidak sekadar menghadirkan keterbukaan semata, akan tetapi juga memberikan kemudahan mengakses informasi bagi masyarakat.
“Jadi semangatnya ada dua, keterbukaan dan kemudahan mengakses informasi bagi masyarakat. Tentu, keduanya mengikuti bimbingan dari KIP,” kata Wagub Emil usai melakukan presentasi uji publik keterbukaan informasi di Redtop Hotel, Jakarta, Selasa, (1/11).
Sebagai informasi, pada tahap uji ini, Wagub Emil didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim Hudiyono beserta tiga kepala daerah masing-masing dari Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan presentasi dihadapan tiga tim penilai, yakni Komisioner KIP Gede Narayana, Akademisi Universitas Indonesia Ibnu Ahmad dan Kepala Sekretariat CSO – Open Government Partnership (OGP) Indonesia
Darwanto.
Disampaikan Wagub Emil, sejauh ini, Dinas Kominfo Jatim telah melakukan banyak pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Disebutkan, pembenahan yang dilakukan Kominfo, yakni melalui website Sisitem Keterbukaan Informasi Publik Online (SIKIPO). Website ini, bertujuan memutahirkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) seluruh informasi publik yang dikelola dan dimiliki badan publik.
“Aplikasi ini merekap daftar informasi publik yang tersedia sehingga masyarakat mudah mengakses dan mengunduh informasi yang terdapat pada website SIKIPO. Jadi masyarakat tidak perlu menerka-nerka atau menebak karena ada list-nya, lalu update dan mengetahui OPD mana yang mensuplai,” tuturnya.
Selain itu ada aplikasi transparansi pengelolaan anggaran daerah. Menindaklanjuti instruksi Mendagri tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan instruksi presiden no 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemerintah Jawa Timur telah menyajikan dan mempublikasikan informasi transparansi pengelolaan daerah melalui website transparansi jatimprov.go.id.
Saat mengakses website tersebut, lanjut Emil, masyarakat dapat mengakses informasi terkait ringkasan RKA, Raperda tentang APBD dan PAPBD, ringkasan DPA, laporan realisasi anggaran daerah yang ada di lingkup Provinsi Jawa Timur. “Jadi, dengan adanya transparansi anggaran berbasis teknologi meningkatkan akuntabilitas kita serta turut mendorong terwujudnya nawa bakti Satya, Jatim Amanah,” jelasnya.
Wagub Emil pun mengapresiasi kerja keras Kominfo yang telah memberikan banyak perubahan melalui sentuhan digitalisasi. Hal ini yang kemudian, membuat masyarakat mudah untuk mengakses data. “Termasuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wagub Emil juga menyinggung ketiga panelis yang tidak sekadar memberikan masukan mengenai keterbukaan informasi publik, akan tapi juga mengajak pemerintah untuk melibatkan masyarakat serta mengukur dampaknya bagi masyarakat.
Menurut Wagub Emil, Provinsi Jatim melalui Kominfo melibatkan masyarakat khusus penyandang disabilitas, melalui aplikasi bernama komputer bicara. Aplikasi ini dibuat sesuai dengan amanat peraturan komisi informatika no 1 tahun 2021, tentang standar layanan informasi publik, pemerintah provinsi Jawa timur mengakomodir aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya tuna netra melalui aplikasi komputer bicara.
Terobosan yang dilakukan Pemprov Jatim melalui aplikasi komputer bicara juga direspon apik oleh Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar. Dirinya mengaku akan mencontoh aplikasi komputer bicara yang secara khusus diperuntukkan bagi kaum Disabilitas.
“Aplikasi yang dibuat Jatim sangat bagus dan itu menjadi referensi buat Provinsi Riau. Insyallah akan kita jadikan percontohan bagi masyarakat di Riau,” ungkapnya.
Sementara itu, Komisioner KIP Gede Narayana menambahkan, pertemuan ini diharapkan memberikan manfaat bagi masing-masing provinsi mengenai keterbukaan informasi publik. Sebab, tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana manfaat Informasi yang sudah disampaikan para gubernur dan wakil gubernur bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Sejatinya, di situ letak esensinya bagaimana keterbukaan informasi bisa diterima dan dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya. (sat)
