Jatimpedia

Tag: #MenteriATR/BPN

  • Gubernur Khofifah : Pemkab/ Pemkot Se Jatim Komitmen Tuntaskan RDTR untuk Peningkatan Investasi Jatim

    Gubernur Khofifah : Pemkab/ Pemkot Se Jatim Komitmen Tuntaskan RDTR untuk Peningkatan Investasi Jatim

    JATIMPEDIA, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak Bupati/ Walikota berkomitmen menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Jatim. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan investasi di Jatim.

    Komitmen tesebut disampaikannya usai Rakor Penguatan Ekonomi Desa bersama Bupati/Walikota se-Jatim dengan materi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3).

    Gubernur Khofifah mengatakan, penyelesaian RDTR sangat penting, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap masuknya investor dan pertumbuhan investasi di Jatim. Terlebih saat ini, ketersediaan RDTR Jatim baru sekitar 86 dari 463 RDTR.

    “RDTR menjadi bagian yang sangat penting bagi kita. Karena ini akan memberikan kepastian hukum bagi investor. Jikalau RDTR tidak segera kita tingkatkan, investor masih meraba-raba, bisa menyebabkan floating investor,” kata Khofifah.

    Lebih lanjut, Khofifah menambahkan bahwa Jawa Timur sekarang ini menjadi target investasi dari beberapa investor baik dari Amerika Serikat, Singapura, maupun Tiongkok.

    Hal ini dapat dilihat dari data BPS Jatim tahun 2024 terkait realisasi investasi Penanaman modal asing (PMA). Realisasi investasi PMA Amerika Serikat mencapai Rp 21,32 triliun. Disusul Singapura Rp 9,12 triliun, Hongkong Rp 6,78 triliun, Tiongkok Rp 3,97 triliun, dan Jepang Rp 3,32 triliun.

    “Beberapa investor dari Tiongkok mereka sudah selesai penjajakan dengan mitra dagangnya dan memang berniat untuk melakukan investasinya di Thailand lalu Indonesia. Di Indonesia sepertinya mereka cukup banyak yang ke Jawa Timur,” ungkap Khofifah.

    Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan, terdapat empat isu utama menyangkut lahan. Pertama adalah land tenure. Diketahui, land teneure ini berkaitan dengan kepastian tanah dan kepemilikan tanah.

    Berikutnya adalah land value atau nilai tanah. Isu ini berkaitan dengan penetapan nilai tanah baik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

    “Isu ketiga itu ada land use, tanahnya mau digunakan untuk apa dan terakhir adalah land development, tanah ini mau dipakai atau dikembangkan untuk apa, apakah pertanian, pariwisata atau industri. Ini harus jelas,” terang Nusron.

    Bila keempat isu utama ini terselesaikan, kepastian dan kepemilikan tanahnya jelas, Nusron meyakini kalau peluang masuknya investor akan sangat tinggi.

    “Kalau masalah RDTR tidak diselesaikan, mohon maaf tidak mungkin akan ada investasi yang masuk. Karena pertama kali investor datang, itu yang ditanya adalah status tanah dan status tata ruangnya sudah clear and clean, RDTR-nya sudah ada atau belum,” jelas Nusron.

    Pada kesempatan tersebut, Nusron turut mengapresiasi kinerja Pemprov Jatim yang telah mendaftar sekitar 19,5 juta bidang tanah dan mensertifikasi 15,8 juta bidang tanah dari 21,1 juta bidang tanah.

    “Kinerja Jatim sangat bagus, total bidang tanah yang terdaftar sudah 92 persen. Kami harapkan ini terus ditingkatkan lagi,” pungkas dia.(ind)

     

  • Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Rumah Peribadatan, Pj. Gubernur Adhy Sebut Langkah Strategis untuk Berikan Kepastian Hukum

    Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Rumah Peribadatan, Pj. Gubernur Adhy Sebut Langkah Strategis untuk Berikan Kepastian Hukum

    JATIMPEDIA, Surabaya – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri perayaan paskah bersama umat Nasrani sekaligus menyerahkan sertipikat tanah untuk tempat atau rumah peribadatan di Hall Ciputra, Surabaya, Jumat (19/4).

    Dalam kesempatan ini, ada sebanyak 10 sertipikat bidang tanah di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Surabaya, 5 sertipikat bidang Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Kabupaten Ngawi dan satu sertipikat bidang tanah di Gereja Katolik Mater Dei Kota Madiun.

    Pj. Gubernur Adhy mengatakan, serah terima sertipikat tempat ibadah ini merupakan langkah strategis untuk mendapatkan kepastian hukum tanah. Hal ini sangat berguna dalam mencegah timbulnya permasalahan aset organisasi keagamaan di kemudian hari, sehingga seluruh umat dapat beribadah dengan nyaman dan tenang.

    “Tata ruang dan sertifikasi tanah menjadi pintu masuk bagi masyarakat agar bisa bergerak secara ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat dimulai dari legalitas tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN,” ujar Adhy.

    Adhy menambahkan, capaian pelaksanaan redistribusi tanah di Jatim tahun 2023 dari target 6.000 bidang telah mencapai 5.994 bidang atau 99,90 persen. Sedangkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 dari target 1.209.780 bidang telah terealisasi sebanyak 1.210.335 bidang atau mencapai 100,1 persen.

    “Target maupun capaian realisasi sertifikat PTSL Jatim tertinggi di Indonesia,” kata dia

    Pada tahun 2024 ini, lanjut Adhy, Provinsi Jawa Timur memiliki target pelaksanaan redistribusi tanah sebanyak 14.129 bidang. Sementara realisasi pelaksanaan redistribusi tanah sampai dengan April 2024 10.323 bidang. Artinya, realisasi redistribusi tanah saat ini 73,06 persen.

    “Khusus target pelaksanaan PTSL tahun 2024 sebanyak 973.337 bidang dan realisasi sampai April 2024 sebanyak 9.925 bidang atau 1,02 persen,” ungkap dia.

    Sementara terkait realisasi sertipikat wakaf pada tahun 2023 sebanyak 11.159 bidang dan realisasi sertipikat tempat ibadah lainnya di tahun 2023 sebanyak 71 bidang.

    “Pertanahan dan tata ruang memegang peran penting dalam pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Meskipun redistribusi tanah, PTSL dan wakaf tempat ibadah menunjukkan capaian yang baik, Pj. Gubernur Adhy menegaskan percepatan sertifikasi tanah harus terus dilakukan di Jatim.

    Dalam rangka percepatan capaian target PTSL, Pemprov Jatim mengeluarkan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor: 593/33896/011.1/2021 tentang permohonan dukungan percepatan PTSL dan mewujudkan peta Jatim lengkap kepada seluruh Bupati dan Walikota se Jatim.

    “Selain itu, kami juga membentuk tim gugus tugas reformasi agraria melalui Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor 100.3.3.1/154/KPTS/013/2024 tentang tim gugus tugas reformasi agraria Provinsi Jatim,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, peringatan hari paskah sekaligus penyerahan sertipikat tanah untuk rumah ibadah dilakukan agar seluruh agama yang ada di Indonesia dapat beribadah dengan aman, nyaman dan tenang.

    “Kementerian ATR/BPN menjadi bagian dari solusi dengan menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah termasuk rumah ibadah,” katanya.

    Menurut AHY, sertipikat tanah rumah peribadatan sangat penting mengingat urusan tanah sangat mendasar. Ia tidak ingin, rumah ibadah belum bersertipikat. Sebab, akan menimbulkan masalah dari ahli waris maupun dari para mafia tanah.

    AHY pun mengajak seluruh masyarakat agar mengurus sertipikat tanah rumah peribadatan. Mengingat, kepengurusan sertipikat tanah sangat sederhana di kantor Kanwil dan tidak dipungut biaya.

    “Kami dukung sehingga para jamaah apapun agamanya bisa menjalankan ibadah dengan ya ng baik dan tenang,” tutupnya.

    Dalam kesempatan ini, turut mendampingi ada Plt. Dirjen Tata Ruang Gabriel Triwibawa, staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Budi Situmorang dan Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah daerah Yulia Jaya Nirmawati.(Eka)