Jatimpedia

Tag: #mall pelayanan publik

  • Pemkot Blitar Buka Mall Pelayanan Publik Desember Mendatang

    Pemkot Blitar Buka Mall Pelayanan Publik Desember Mendatang

    JATIMPEDIA, Blitar – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Blitar siap beroperasi pada akhir Desember 2024 setelah pembangunan rampung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar tengah menyelesaikan persiapan akhir, termasuk pemasangan perabotan, sistem, dan jaringan internet.

    “Insyaallah akan mulai dioperasionalkan pada akhir Desember 2024. Saat ini, sedang menyiapkan mabeler sistem dan jaringan internet,” ujar Kepala DPMPTSP Kota Blitar, Heru Eko Pramono, Minggu (3/11/2024).
    MPP Kota Blitar akan menyediakan 86 layanan dari 21 instansi di satu lokasi. Dengan ini, masyarakat bisa mengurus berbagai perizinan dan layanan administrasi di tempat yang sama, mempermudah proses layanan publik di kota tersebut.
    Selain layanan publik, semua pegawai DPMPTSP akan berkantor di MPP, sehingga kantor lama di Jalan Jawa akan dikembalikan ke Pemerintah Kota Blitar. “Kami akan berkantor di MPP, dan kantor lama akan diserahkan ke Pemkot,” kata Heru.
    Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono, berharap kehadiran MPP mampu meningkatkan pelayanan publik yang cepat, dinamis, dan selaras dengan perkembangan zaman.(sat)
  • Pj. Gubernur Adhy Targetkan Tahun Ini Seluruh Kab/Kota di Jatim Miliki MPP

    Pj. Gubernur Adhy Targetkan Tahun Ini Seluruh Kab/Kota di Jatim Miliki MPP

    JATIMPEDIA, Trenggalek –  Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kabupaten Trenggalek, Selasa (20/8).

    Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Pj. Gubernur Adhy bersama MenPANRB dan Bupati Trenggalek. Yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti serta pengguntingan pita.

    Dalam sambutannya, Adhy mengatakan bahwa sebelumnya Jatim telah memiliki 30 MPP. Dengan diresmikannya MPP Trenggalek kali ini, maka jumlah MPP di Jatim menjadi 31.

    “Masih ada 7 kab/kota yang belum memiliki MPP. Kami akan terus tingkatkan pelayanan melalui munculnya MPP baru di kab/kota lain di Jatim. Kita upayakan akhir 2024 seluruh kab/kota di Jatim punya MPP,” ucapnya.

    Berkaitan dengan 7 kab/kota yang belum memiliki MPP, Adhy mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dan mengupayakan agar segera dibentuk. Adapun ke-7 kab/kota tersebut adalah Kab. Blitar, Kab. Bondowoso, Kab. Kediri, Kab. Ponorogo, Kab. Situbondo, Kota Blitar dan Kota Madiun.

    “Tujuh kabupaten/kota ini dalam proses pembangunan MPP,” terang Adhy.

    Secara khusus, Pj. Gubernur Adhy memberikan apresiasinya kepada Pemkab Trenggalek atas komitmennya yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya melalui adanya MPP ini.

    “Terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Trenggalek di akhir jabatan telah melaksanakan surat edaran dari kami dengan membangun Mal Pelayanan Publik, sehingga masyarakat dipermudah dengan pelayanan yang terintegrasi,” kata Adhy.

    Surat edaran yang dimaksud adalah SE No. 000.8.3.4/8814/031/2024 tentang Pendataan Rencana Pembentukan Mal Pelayanan Publik yang dikeluarkan pada 5 Maret 2024.

    Selain target pembentukan MPP, Pj. Gubernur Adhy juga menyinggung terkait upaya peningkatan pelayanan publik. Pemprov Jatim telah memiliki inovasi yang disebut Jatim Online Single Submission (JOSS) yang dipergunakan untuk layanan non-OSS pada 158 layanan di 18 sektor.

    Hingga saat ini, tercatat permohonan perijinan yang dilayani dari bulan Januari-Agustus 2024 telah mencapai 23.396 layanan. Sedangkan ijin yang selesai sebesar 18.951 dan sejumlah 4.445 masih dalam proses.

    “Dari data ini kita bisa lihat perlu adanya peningkatan layanan secara prima. Tapi memang, keterlambatan ini bukan pada sistem namun masih ada beberapa pemohon yang belum memasukan persyaratan dokumen secara lengkap. Nah ini yang harus diperhatikan untuk ditindaklanjuti,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pembangunan MPP harus terus dipacu. Sebab, baru 231 kabupaten/kota yang punya MPP dari total seluruh kabupaten/kota di Indonesia atau hanya 45%.

    “Bangunan tidak perlu megah yang penting fungsinya optimal. Jadi dapat menggunakan ruko, bekas rumah dinas, atau aset pemda lain,” katanya.

    Dalam hal ini, MenPAN RB Azwar Anas menjelaskan bahwa Jawa Timur dapat menjadi _role model_ untuk inovasi. Walaupun memang masih ada ruang untuk perbaikan.

    “Jatim punya inovasi yang luar biasa. Spirit Majapahit harus selalu dibangkitkan agar kita terhomat bahkan di tempat lain,” katanya.

    Lebih lanjut, ia juga menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk fokus kepada tiga hal. Yakni birokrasi yang berdampak, reformasi bukan sekedar tumpukan kertas, serta birokrasi haruslah lincah dan cepat.

    “Itu berarti birokrasi kita harus sudah berbasis teknologi informasi,” katanya.

    Sebelumnya, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyebutkan, MPP yang baru diresmikan hari ini memiliki lebih dari 80 jenis layanan. Selain pelayanan organisasi perangkat daerah Trenggalek, juga terdapat layanan dari instansi vertikal hingga mitra kerja pemerintah lainnya.

    “Seperti misalnya layanan BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, Imigrasi, perbankan hingga dari TNI-Polri juga ada,” pungkasnya.

    Usai acara, Pj. Gubernur Adhy bersama MenPAN RB, Bupati dan jajaran Forkopimda Trenggalek meninjau langsung MPP Kab. Trenggalek yang berada di Jalan Panglima Sudirman Trenggalek.

    Terdapat beragam fasilitas yang dapat digunakan oleh para pengunjung MPP seperti ruang tunggu, ruang UMKM, ruang tunggu khusus, arena bermain anak, ruang laktasi, mushola, dan pojok baca. MPP ini pun menyediakan fasilitas yang ramah bagi kaum disabilitas, seperti kursi roda dan parkir khusus disabilitas. (ind)

  • Ada 22 Layanan Publik di MPP Kota Batu

    Ada 22 Layanan Publik di MPP Kota Batu

    Batu, JP – Mall Pelayanan Publik (MPP) ‘Among Warga’ diresmikan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko tepat saat HUT ke-21 Kota Batu pada 17 Oktober. Pusat layanan terpadu ini berada di gedung C lantai II Balai Kota Among Tani, Kota Batu.

    Saat peresmian, Dewanti didampingi wakilnya Punjul Santoso. Hadir pula Kepala Biro Organisasi Pemprov Jatim, Ramliyanto. Ramliyanto mengapresiasi peluncuran pusat layanan terpadu ini sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan mudah dan cepat. Pendiriaan MPP berdasarkan amanat Peraturan Kemenpan RB nomor 23 tahun 2017. Regulasi itu ditindaklanjuti Pemkot Batu dengan menerbitkan Perda Kota Batu nomor 9 tahun 2017.

    “Mewakili Pemprov Jatim, kehadiran MPP Among Warga patut diapresiasi. Ini menjadi MPP ke 12 di Jawa Timur. Semoga depannya semakin berkembang,” kata Ramliyanto.

    Layanan MPP dibuka setiap Senin hingga Jum’at. Jam operasionalnya mulai 08.00-15.00. Sementara di hari Jum’at layanan dibuka sampai pukul 13.00. Ada 22 instansi pelayanan publik dan secara bertahap akan ditambah hingga 130 pelayanan mulai dari perizinan maupun non perizinan.

    MPP memiliki berbagai jenis layanan dari instansi yang bervariasi. Di antaranya, pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pelayanan BPN, pelayanan Kejari, Pelayanan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, BNN hingga Polres Batu.

    Dalam memberikan pelayanan, MPP Among Warga juga menyediakan fasilitas dan sarana prasarana pendukung sesuai dengan standar pelayanan. Fasilitas tersebut antara lain loket informasi, pojok baca, ruang laktasi, ruang bermain anak, toilet, dan pusat ATM.

    “Tepat di hari jadi Batu, Pemkot Batu melakukan soft launching MPP. Semua pelayanan akan dilengkapi saat grand launching di bulan Desember nanti,” terang Dewanti.

    Dia pun berkeliling meninjau seluruh stand pelayanan di MPP. Dewanti pun berhenti sejenak di stand pelayanan hukum Kejari Kota Batu. Kemudian menanyakan jenis pelayanan apa saja yang disediakan oleh pihak kejaksaan. Dewanti pun mendapatkan penjelasan dari Kasubsi Pertimbangan Hukum Seksi Datun Kejari Batu, Devi Prahabestari.

    Devi menjelaskan, masyarakat dapat berkonsultasi hukum secara gratis di stand Kejari Batu. Maupun layanan pengaduan masyarakat. Selain itu, dibuka layanan pengambilan tilang setiap Selasa. Selanjutnya layanan pengambilan barang bukti yang berkekuatan hukum tetap.

    “Stand layanan hukum Kejari Kota Batu yang dibuka di MPP, ditujukan agar mempermudah masyarakat melalui pelayanan efisien. Serta wujud nyata, Kejari Batu terus berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Batu,” papar dia. (sat)

  • Mall Pelayanan Publik Banyuwangi Buka Layanan Hingga Malam

    Mall Pelayanan Publik Banyuwangi Buka Layanan Hingga Malam

    Banyuwangi, JP – Selama empat hari, Mall Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi membuka layanan one stop service mulai pagi hingga malam hari. Pelayanan ekstra ini diberikan dalam rangkaian festival pelayanan publik yang digelar sejak Rabu-Sabtu (5-8/10).

     

    Masyarakat bisa memanfaatkan layanan untuk mengurus berbagai layanan publik yang diperlukan. Seperti administrasi kependudukan, perijinan, pembayaran PBB, hingga pemeriksaan kesehatan dasar.

     

    Layanan instansi vertikal juga tersedia, seperti layanan dari bea cukai, Samsat, Pudam (perusahaan Daerah Air Minum), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kantor Pajak, serta BPOM. Juga disediakan layanan donor darah hingga vaksinasi covid-19. Semua layanan ini akan dibuka mulai pukul 08.00-22.00.

     

    “Ayo manfaatkan kesempatan ini. Masyarakat yang waktunya terbatas di siang hari, bisa mengurus dokumen yang dibutuhkan malam hari,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

     

    Festival Pelayanan Publik merupakan bagian dari agenda Banyuwangi Festival 2022. Event ini rutin digelar sejak 2016 untuk memacu kualitas pelayanan publik di daerah.

     

    “Banyuwangi terus berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Lewat festival ini kami ingin memacu birokrasi untuk terus berinovasi mewujudkan layanan publik yang semakin prima. Salah satunya ya dengan membuka layanan hingga malam hari,” terang Ipuk.

     

    Layanan One Stop Service ini disambut gembira masyarakat Banyuwangi. Salah satunya, Desy Serlina dari Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar yang mengurus akta kelahiran keponakan. Dia senang MPP membuka layanan sampai malam hari.

     

    “Sangat membantu sekali. Jika biasanya tutup jam 14.00, sekarang ditambah hingga 22.00, jadi kami masih bisa mengurus sepulang kerja,” kata Desy.

     

    Selain menyajikan layanan publik “One Stop Service”, event ini juga menyajikan berbagai produk UMKM lokal. Mulai kuliner, batik, kerajinan tangan, dan masih banyak lainnya.

     

    “Sekali merengkuh dayung dua pulau terlampaui. Sambil menunggu urusannya selesai, warga bisa bersantai atau berbelanja aneka produk UMKM. Ini akan membantu UMKM kembali bangkit,” ujar Asisten Administrasi Umum, Choiril Ustadi.

     

    Mall Pelayanan Publik Banyuwangi yang bediri sejak 2017 merupakan mal pelayanan publik pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah kabupaten. Mal ini merupakan tempat pelayanan terpadu di mana semua pengurusan dokumen dilakukan di satu tempat tersebut.

     

    Saat ini, Mal Pelayanan Publik telah melayani 247 jenis pelayanan kepada masyarakat dalam satu atap. Tidak hanya mewadahi pelayanan yang kewenanganan pemkab, namun mal ini mengintegrasikan pelayanan oleh instansi vertikal. Sebut saja BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PUDAM, pelayanan izin terkait kendaraan, perpanjangan SIM, hingga pembayaran retribusi daerah, pelayanan pertanahan, BPOM, hingga pengurusan paspor.(sat)